REPUBLIKA.CO.ID, GARUT, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, terus mengoptimalkan pengawasan kawasan perkotaan bebas pedagang kaki lima (PKL), khususnya di Jalan Ahmad Yani yang ditetapkan sebagai zona terlarang. Langkah ini diambil untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat umum.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut, Ridwan Efendi, menegaskan bahwa Jalan Ahmad Yani merupakan zona yang sepenuhnya steril dari aktivitas PKL. "Pada prinsipnya Jalan Ahmad Yani memang zona yang terlarang," ujarnya di Garut, Kamis.
Ridwan menjelaskan, pemerintah daerah secara konsisten memantau aktivitas perdagangan di wilayah perkotaan. Fokus utama pengawasan adalah memastikan tidak ada kegiatan PKL di zona terlarang tersebut. Terkait masih adanya beberapa pedagang yang terlihat di sejumlah ruas jalan, ia menyatakan hal itu akan menjadi bahan evaluasi.
Meski demikian, ia menekankan bahwa pedagang yang dimaksud tidak diperkenankan menggunakan peralatan seperti roda atau tenda. "Hal itu juga jadi bahan evaluasi, paling tidak mereka tidak menggelar dengan menggunakan roda, dengan terpal," katanya. Ia menambahkan, keberadaan pedagang tersebut kemungkinan besar bersifat musiman atau tidak menetap, yang berpotensi mengganggu kenyamanan umum.
"Khususnya memang di Jalan Ahmad Yani itu zona clear sebetulnya. Nah, mungkin kami juga melihat ini ada pedagang-pedagang musiman, mungkin ya," imbuh Ridwan. Sebagai solusi, pemerintah daerah sebelumnya telah mengakomodasi para PKL dengan menempatkan mereka di kawasan Jalan Pasar Baru secara bertahap.
Dukungan terhadap penataan ini datang dari warga Garut, Agus (56). Ia berharap pemerintah daerah konsisten menertibkan PKL yang berjualan di badan jalan maupun trotoar. "Terkadang ada juga yang jualan hampir menutup jalan trotoar, ada juga yang di badan jalan, kami harap itu yang harus ditertibkan," ujarnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.