Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan melalui program kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dibiayai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan program tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang memiliki risiko kecelakaan kerja maupun kematian, khususnya kelompok pekerja rentan.
"Perlindungan ini diharapkan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 58.000 pekerja rentan sehingga mereka memperoleh perlindungan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja atau kematian," katanya saat peluncuran kepesertaan di Lamongan, Jawa Timur, Kamis.
Ia menjelaskan, sebanyak 58.000 pekerja tersebut terdiri atas 31.895 petani tembakau, 6.200 pelaku usaha perikanan, 5.500 nelayan, 300 pengemudi ojek daring, 14.000 rohaniawan, dan 105 sopir mobil sehat.
"Pembayaran iuran kepesertaan bagi para pekerja tersebut ditanggung pemerintah daerah selama tiga hingga enam bulan pertama melalui pemanfaatan DBHCHT. Setelah masa bantuan berakhir, pekerja diharapkan melanjutkan pembayaran iuran secara mandiri," katanya.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur Irvansyah Utoh Banja mengatakan Lamongan menjadi salah satu daerah percontohan dalam perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berpotensi diterapkan di kabupaten lain.
Ia menambahkan bahwa cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Lamongan saat ini mencapai 33,28 persen dari target 2026 sebesar 34,35 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Timur yang berada di angka 28 persen.
"Artinya hanya dibutuhkan tambahan sekitar 6.500 peserta untuk mencapai target tersebut. Komitmen dan keberpihakan kepada pekerja memastikan semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan M. Zamroni meminta para penerima bantuan melanjutkan kepesertaan setelah masa pembayaran iuran oleh pemerintah daerah berakhir.
Ia mengatakan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah sebesar Rp16.800 per bulan memberikan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Untuk 2027, kami ingin memperluas lagi, bergantian pekerja lain yang memperoleh bantuan," katanya.