Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur, terus memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya seiring masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap kaum rentan tersebut.
Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam keterangannya di Madiun, Minggu, menyampaikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Madiun menunjukkan peningkatan. Pada 2025 tercatat sebanyak 43 kasus kekerasan.
"Sedangkan pada periode Januari hingga September 2026 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus," ujar Bupati Hari Wuryanto.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap kasus kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
Pemkab Madiun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB PPPA) telah memiliki layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Melalui layanan tersebut, warga yang mengetahui informasi maupun pihak korban sendiri dapat memperoleh bantuan sesuai kebutuhan, mulai dari fasilitasi mediasi hingga pendampingan psikologis.
Bupati Hari Wuryanto juga menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanganinya.
"Kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat karena perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab kita bersama," katanya.
Melalui sosialisasi dan edukasi tersebut pemahaman masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan layanan UPTD PPA dapat meningkat. Selain itu, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menambahkan bahwa sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat penting agar semakin waspada terhadap berbagai bentuk kekerasan dan praktik perdagangan orang.
Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya yang hendak bekerja ke luar negeri, agar selalu berhati-hati, menggunakan jalur resmi, serta tidak mudah menyerahkan dokumen penting kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila terjadi indikasi atau menjadi korban TPPO, masyarakat diimbau untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
"Kita membangun kerja sama untuk memberantas perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada masyarakat," kata Purnomo Hadi.
Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu terus disosialisasikan agar masyarakat memahami berbagai bentuk kekerasan dan TPPO sehingga dapat dicegah dan penanganannya dapat dikawal bersama.