Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur berupaya mewujudkan lingkungan pondok pesantren setempat yang aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana dengan menggelar Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026.
"Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang aman serta tangguh menghadapi situasi darurat," ujar Bupati Madiun Hari Wuryanto saat membuka kegiatan Sarasehan Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026 di Madiun, Senin.
Dia menjelaskan keselamatan para santri dan seluruh warga pondok pesantren merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, diperlukan penguatan kolaborasi dan koordinasi antar-pihak, disertai penerapan SOP kebencanaan sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi darurat.
Dalam membangun sinergi tersebut, Pemerintah Kabupaten Madiun berperan mengoordinasikan kebijakan serta memfasilitasi upaya kesiapsiagaan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan memberikan edukasi, kajian risiko bencana, pelatihan, dan simulasi, sedangkan Kementerian Agama mendukung melalui pendataan dan pembinaan pondok pesantren. Pengelola pesantren, para santri, dan masyarakat diharapkan berperan aktif menjaga keselamatan lingkungan masing-masing.
"Seluruh komponen yang ada di pondok pesantren harus tanggap terhadap bencana, termasuk para santri," katanya.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menambahkan lingkungan ponpes merupakan pendidikan sekaligus tempat tinggal dan pusat aktivitas bersama bagi para santri.
Oleh karena itu, aspek keselamatan dan perlindungan dari potensi bencana perlu menjadi perhatian bersama.
Ia memaparkan sejumlah strategi mitigasi bencana yang perlu diterapkan untuk menekan ancaman, mengurangi kerentanan, serta meningkatkan kapasitas pesantren dalam menghadapi situasi darurat.
Mitigasi secara fisik dapat dilakukan melalui pemeriksaan rutin terhadap kondisi bangunan dan kelayakan instalasi listrik maupun gas, penataan lingkungan permukiman, penyediaan akses darurat yang memadai, serta pemasangan rambu-rambu evakuasi.
Mitigasi nonfisik dapat diwujudkan melalui edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai risiko bencana, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) kesiapsiagaan, serta pemetaan kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan.
Ia menjelaskan beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika terjadi bencana.antara lain memastikan sumber informasi dan saluran komunikasi yang jelas, menyampaikan pesan peringatan dengan bahasa yang mudah dipahami serta memastikan informasi tersebut diteruskan kepada seluruh warga pesantren.
Selain itu, memastikan ketersediaan jalur dan rambu evakuasi, titik kumpul yang aman, jalur alternatif, serta pendampingan bagi kelompok rentan, memastikan kesiapan petugas dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), pemahaman terhadap kebutuhan obat-obatan, serta ketersediaan akses komunikasi dan layanan rujukan kesehatan.
"Semua itu merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pesantren, Pemerintah Kabupaten Madiun, Kementerian Agama, dan seluruh jajaran terkait," katanya.
Forum Pesantren Tangguh Bencana Tahun 2026 dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto didampingi Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, kepala OPD, kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag), para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Madiun, serta undangan lainnya.