Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menyebut pengalihan pembiayaan gaji guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke pemerintah pusat dapat memperkuat kondisi keuangan daerah.
Bupati Natuna Cen Sui Lan, dikonfirmasi di Natuna, Sabtu, mengatakan Pemkab Natuna mendukung rencana pemerintah pusat mengambil alih pengelolaan dan pembiayaan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat mengurangi pengeluaran belanja pegawai dalam APBD, sehingga anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan dan kebutuhan yang lain.
"Kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya. Jika kebijakan ini terealisasi, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai guru PPPK dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan program prioritas daerah lainnya," ucapnya.
Ia mengungkapkan kondisi keuangan Kabupaten Natuna saat ini masih menghadapi keterbatasan. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk membiayai pembangunan daerah, baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, Pemkab Natuna harus cermat dalam mengelola anggaran dan mempertimbangkan setiap pengeluaran agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Ia mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program-program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Pengusulan kebutuhan pegawai, termasuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), juga kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," katanya.