Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berencana membangun sekitar 10 posko pengawasan di sejumlah wilayah perairan guna mengantisipasi praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.
Bupati Raja Ampat Oridako Burdam di Sorong, Jumat, mengatakan pembangunan posko tersebut merupakan salah satu langkah konkret pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut.
"Kami merencanakan pembangunan sekitar 10 titik posko pengawasan, termasuk di wilayah Misool hingga wilayah barat dan Ayau, untuk mengantisipasi praktik pengeboman ikan," katanya.
Ia mengatakan upaya menjaga kelestarian laut Raja Ampat membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), aparat TNI-Polri, masyarakat kampung, masyarakat adat hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan.
Menurut dia, kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah laut masih terbatas sehingga diperlukan dukungan dan sinergi dengan pemerintah provinsi.
Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dapat memberikan dukungan serta memperkuat keterlibatan pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di Raja Ampat.
Oridako juga mengapresiasi masyarakat dan aparat keamanan yang telah bekerja sama mengungkap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Misool.
Ia menyebut keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama masyarakat dengan kepolisian. Keterlibatan aparat keamanan penting karena pelaku pengeboman ikan terkadang mengancam masyarakat yang berupaya melaporkan aktivitas ilegal tersebut.
"Kalau kita semua berkolaborasi, baik pemerintah, TNI-Polri, masyarakat adat maupun lembaga lingkungan, saya yakin laut Raja Ampat bisa kita jaga bersama sehingga praktik pengeboman ikan tidak terjadi lagi," ujarnya.
Dia berharap rencana pembangunan posko pengawasan tersebut dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas penangkapan ikan yang merusak lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut sebagai aset utama daerah.
Pemkab Raja Ampat bangun 10 posko mitigasi praktik bom ikan
