Nasional

Pemkab Sampang dorong ASN respons cepat keluhan masyarakat

Pemkab Sampang dorong ASN respons cepat keluhan masyarakat

Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur mendorong semua Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi digital.

"Ini penting kami sampaikan, karena pemerintah di berbagai tingkatan, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten saat ini telah menyediakan layanan khusus melalui aplikasi sebagai sarana komunikasi untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sampang Amrin Hidayat di sela-sela kegiatan dialog dengan Komunitas Informasi Masyarakat, Minggu.

Ia menjelaskan, layanan khusus yang disediakan pemerintah itu berupa Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional — Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Platform ini merupakan layanan resmi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola semua jenis aspirasi, saran, permintaan informasi, dan pengaduan masyarakat secara terintegrasi satu pintu.

"Masyarakat sudah banyak yang mengetahui fasilitas ini, sehingga para ASN harus benar-benar memperhatikan masukan yang disampaikan masyarakat melalui platform ini," katanya.

Amrin menuturkan, sejak Januari hingga minggu pertama Oktober 2026 tercatat sebanyak 88 laporan masyarakat disampaikan melalui platform tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 55 laporan atau 62,5 persen sudah ditindaklanjuti dengan rata-rata waktu penyelesaian 15 hari. Bahkan 40 persen di antaranya selesai pada hari yang sama saat laporan masuk.

Lonjakan laporan yang disampaikan masyarakat terjadi pada Agustus 2026 dengan 69 laporan.

"Keseluruhan laporan pada Agustus itu semuanya telah diselesaikan," katanya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat 31 laporan yang belum diselesaikan atau ditanggapi oleh pihak terkait di lingkungan Pemkab Sampang.

"Oleh karena itu, kami meminta para ASN di lingkungan Pemkab Sampang untuk terus memantau status laporan setiap bulan dan mendorong seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti serta menutup laporan yang masih berjalan," katanya.