Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) memperkuat kesiapsiagaan wilayah guna mengantisipasi potensi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat lewat Pos Jaga Jakarta.
"Rapat fokus membahas peningkatan kesiapsiagaan pemerintah kota dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan wilayah, dengan menjadikan Pos Jaga Jakarta sebagai pusat koordinasi," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Jakarta, Jumat.
Dia menyebutkan pihaknya akan mengoptimalisasi Pos Jaga Jakarta sebagai pusat koordinasi keamanan, ketertiban masyarakat, dan penanganan kondisi darurat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) yang dipimpin Munjirin di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (12/11).
Selain itu, Munjirin mengatakan keberadaan Pos Jaga Jakarta diharapkan dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam memantau kondisi wilayah sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan keamanan maupun situasi darurat.
Pos Jaga Jakarta, kata dia, juga menjadi salah satu instrumen penguatan pengawasan kewilayahan dengan melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, serta masyarakat.
"Melalui koordinasi tersebut, berbagai potensi permasalahan di lingkungan permukiman diharapkan dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat," ujar Munjirin.
Lebih lanjut, dia pun membahas terkait Pos Jaga Jakarta yang sebelumnya telah diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jumat (6/11).
Pengelolaan pos tersebut dilakukan secara langsung di tingkat kecamatan dengan melibatkan unsur TNI, Polri, dan warga.
Rapat tersebut juga membahas penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang turut menjadi perhatian serius, khususnya di lingkungan permukiman dan wilayah rawan.
Selain membahas penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, rapat Forkopimko juga mematangkan kesiapan Jakarta Timur dalam menghadapi musim penghujan.
Sejumlah potensi bencana hidrometeorologi menjadi perhatian, mulai dari banjir, genangan, pohon tumbang, rumah roboh hingga berbagai dampak cuaca ekstrem lainnya.
Kesiapsiagaan tersebut membutuhkan koordinasi antarlembaga agar setiap potensi kejadian dapat diantisipasi sejak dini, termasuk memastikan respons petugas di lapangan berjalan cepat ketika terjadi kondisi darurat.
"Penguatan koordinasi melalui Pos Jaga Jakarta juga diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi dari masyarakat kepada petugas terkait kondisi lingkungan masing-masing wilayah," tutur Munjirin.
Melalui rapat Forkopimko tersebut, Munjirin mendorong penguatan sinergi lintas instansi agar pemantauan wilayah dan penanganan berbagai persoalan dapat berjalan lebih terkoordinasi.