Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat agar mengelola anggaran secara cermat dan bijak.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengemukakan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar.
"Jangan sampai kita mengorbankan pelayanan dasar. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pelayanan publik harus menjadi prioritas utama kita bersama," katanya di Kediri, Senin,
Dirinya menegaskan, penghematan anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing perangkat daerah, dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas kinerja maupun pelayanan publik.
Ia juga meminta jajaran pemerintah daerah memanfaatkan kebijakan efisiensi sebagai momentum untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program kerja.
Pemerintah Kota Kediri, sebelumnya telah mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan pendapatan daerah sebesar Rp1,246 triliun dan belanja Rp1,648 triliun.
Wakil Wali Kota Kediri K.H. Qowimuddin Thoha dalam kesempatan sebelumnya juga mengungkapkan penyesuaian anggaran dilakukan karena kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur, serta penyesuaian target pendapatan dan belanja daerah.
Perubahan tersebut antara lain disebabkan perkembangan realisasi pendapatan yang melampaui maupun tidak mencapai proyeksi awal, adanya sisa anggaran belanja, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, serta pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja.
Pendapatan daerah dalam APBD 2026 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, semula direncanakan sekitar Rp1,25 triliun berubah menjadi sekitar Rp1,24 triliun atau turun 0,76 persen.
Sementara itu, belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga meningkat dari sekitar Rp1,54 triliun menjadi sekitar Rp1,64 triliun atau naik 6,80 persen.
Dengan perubahan tersebut terdapat selisih antara pendapatan dan kebutuhan belanja daerah yakni defisit sebesar Rp401,08 miliar.