Kota Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota Mojokerto mengajak masyarakat mengawasi peredaran rokok ilegal setelah pemusnahan 8.651.080 batang rokok ilegal hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo di Balai Kota Mojokerto.
"Nilai barang tersebut diperkirakan mencapai Rp12.846.853.800, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp8.370.914.774," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Kota Mojokerto, Kamis.
Ika mengatakan rokok yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai Sidoarjo selama Juli 2026 di wilayah pengawasannya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto.
Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman Balai Kota Mojokerto. Selanjutnya, seluruh barang tersebut dimusnahkan hingga tuntas di PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Kabupaten Mojokerto.
Ia mengapresiasi jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Sidoarjo, serta seluruh pihak yang berkolaborasi dalam pemberantasan rokok ilegal.
Menurut dia, pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal perlu disertai edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredarannya.
"Saya berharap upaya pengawasan dan penindakan tidak hanya dilakukan secara represif, tetapi juga diikuti dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai serta dampak peredaran barang kena cukai ilegal," ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan berperan aktif mencegah peredaran rokok ilegal dengan tidak memproduksi, menjual, membeli, maupun mendistribusikannya.
Ning Ita mengatakan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melindungi penerimaan negara sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur Arik Haryono mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bentuk penegakan hukum sekaligus komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara dan melindungi masyarakat dari dampak peredaran barang kena cukai ilegal.
"Kegiatan ini memiliki makna yang sangat penting. Tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen negara dalam menjaga penerimaan negara, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran barang kena cukai ilegal," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Rusman Hadi mengatakan peredaran rokok ilegal masih menjadi tantangan dalam pengawasan cukai.
Berdasarkan survei Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2025, peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai 13 hingga 14 persen.
"Data yang disurvei oleh UGM pada 2025, rokok ilegal yang beredar itu sekitar 13 sampai 14 persen," kata Rusman.
Ia menjelaskan harga rokok ilegal yang lebih murah dengan cita rasa yang hampir sama dengan rokok legal membuat produk tersebut lebih mudah diterima masyarakat.
"Yang lebih penting lagi, peredaran rokok ilegal ini menggerus penerimaan dari cukai rokok. Otomatis, dana bagi hasil juga berkurang," ujarnya.