Kota Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kota Mojokerto mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 miliar pada tahun 2026 untuk membayar iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi lebih dari 60 ribu pekerja rentan di Kota Mojokerto.
"Program BPJS Ketenagakerjaan bertujuan melindungi ekonomi keluarga pekerja rentan apabila pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia," kata Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di sela-sela menghadiri Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Tahun 2026 di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Kamis.
Ning Ita, sapaan akrabnya menjelaskan program ini sekaligus melengkapi perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, sehingga keluarga tetap memiliki jaminan ekonomi ketika menghadapi risiko tersebut.
“Bapak dan Ibu ini merupakan tulang punggung keluarga. Kalau sampai terjadi risiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan tetap harus bisa melanjutkan kehidupannya. Jangan sampai kehilangan pencari nafkah kemudian membuat keluarga jatuh miskin. Itu tujuan pemerintah memberikan perlindungan ini,” katanya.
Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menyampaikan alokasi anggaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2024 anggaran yang dialokasikan sekitar Rp1 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,3 miliar pada 2025, hingga mencapai Rp3,8 miliar pada 2026.
"Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Mojokerto, dengan alokasi awal sekitar Rp2,4 miliar dan tambahan Rp1,4 miliar melalui perubahan anggaran," katanya.
Adapun penerima bantuan iuran mencakup berbagai kelompok pekerja, di antaranya tenaga keagamaan, tenaga GTT dan PTT, pekerja jasa perorangan lainnya (PJLP), ketua RT dan RW, kader motivator, juru parkir resmi, anggota Kampung Siaga Bencana, penyandang disabilitas, anggota Satlinmas, serta masyarakat kategori desil 1 hingga 5.
"Termasuk di dalamnya tukang becak, pengemudi ojek dalam jaringan, petani, dan pelaku usaha kategori rentan," katanya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mojokerto, Imam Haryono Safii, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri.
“Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar memberikan santunan ketika risiko terjadi, tetapi merupakan investasi sosial untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat hilangnya penghasilan keluarga. Melalui kolaborasi ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal dan kelompok rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan,” ujar Imam.
Ia menjelaskan, melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), peserta memperoleh perlindungan atas risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Program JKK memberikan manfaat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis akibat kecelakaan kerja, sedangkan program JKM memberikan santunan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Cakupan perlindungan yang telah mencapai sekitar 94 persen menunjukkan bahwa Kota Mojokerto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam membangun jaring pengaman sosial bagi pekerjanya. Tantangan kita berikutnya adalah menjaga keberlanjutan perlindungan tersebut serta memastikan masyarakat memahami manfaat dan prosedur klaim, sehingga hak peserta dapat diterima secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” katanya.