Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya berhasil meraih dua penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI atas komitmen dukungan pemerintah daerah dalam program pengendalian resistensi antimikroba (PPRA) dan kabupaten/kota dengan tata kelola kesehatan tradisional terbaik.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya dr Billy Daniel Messakh di Surabaya, Jumat, mengatakan capaian ini menegaskan komitmen dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan, mulai dari memastikan penggunaan antibiotik secara tepat hingga mengembangkan layanan kesehatan yang aman, terstandar, dan mudah diakses.
“Pengendalian resistensi antimikroba menjadi bagian penting dari upaya menjaga keamanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kami tidak hanya memperkuat regulasi di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mendorong edukasi agar masyarakat memahami penggunaan antibiotik secara bijak,” ujarnya.
Ia mengemukakan, komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan surat edaran tentang penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit, klinik, hingga puskesmas.
“Di rumah sakit, setiap fasilitas diwajibkan memiliki Komite atau Tim PPRA yang aktif. Mereka juga harus memiliki panduan penggunaan antibiotik, baik untuk terapi maupun pencegahan infeksi, serta rutin mengevaluasi penggunaan antibiotik agar tetap sesuai kebutuhan medis,” katanya.
Sementara itu, kata dia, di 63 puskesmas, Dinkes Surabaya melakukan pemantauan dan evaluasi pola peresepan antibiotik, terutama pada penyakit yang tidak selalu membutuhkan antibiotik, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) nonpneumonia dan diare nonspesifik.
Selain itu, puskesmas menyediakan kotak khusus atau drop box untuk menampung antibiotik sisa maupun kedaluwarsa agar tidak dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan.
Edukasi juga diperluas hingga tingkat komunitas melalui kampanye Surabaya Bijak Antibiotik. Program ini melibatkan organisasi profesi kesehatan, institusi pendidikan, organisasi masyarakat, serta kader kesehatan di seluruh Balai RW.
“Kami ingin masyarakat memahami bahwa antibiotik tidak bisa digunakan sembarangan atau dikonsumsi atas inisiatif sendiri. Penggunaannya harus berdasarkan pemeriksaan dan indikasi medis,” katanya.
Selain pengendalian resistensi antimikroba, Surabaya juga mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan pemerintah.
Pengembangan program tersebut juga melibatkan masyarakat melalui pembentukan 333 kelompok Asuhan Mandiri (Asman) yang tersebar di seluruh kelurahan.
Kelompok ini menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan tanaman obat keluarga (TOGA) untuk mendukung upaya pemeliharaan kesehatan secara mandiri.
“Kami juga menyediakan Pusat Pengembangan TOGA sebagai tempat edukasi untuk mengenal dan mengembangkan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Selain itu, ada layanan akupunktur gratis di sejumlah Rumah Anak Prestasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan komplementer bagi anak berkebutuhan khusus,” ujar dia.