Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Adiwidya 2026 dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia sebagai bentuk apresiasi dalam memperluas akses dan mengembangkan pendidikan nonformal melalui PKBM.
Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian Seminar Nasional (Semnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia di Gedung Sawunggaling, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) oleh Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI), Gogot Suharwoyo pekan lalu.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, menyampaikan apresiasi itu tidak hanya ditujukan kepada pemerintah kota, tetapi juga seluruh elemen masyarakat yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan akses pendidikan bagi warga.
"Saya matur nuwun (terima kasih), penghargaan itu sejatinya adalah untuk warga Surabaya. Karena (mengatasi) putus sekolah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tapi seluruh masyarakat Surabaya, seluruh pengusaha yang ada di Kota Surabaya, seluruh orang tua asuh yang ada di Kota Surabaya," katanya.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kekuatan Surabaya dalam menjaga keberlanjutan program sosial dan pendidikan. Peran orang tua asuh, pengusaha, serta masyarakat yang peduli terhadap persoalan putus sekolah turut membantu pemerintah memberikan akses pendidikan kepada warga yang membutuhkan.
"Kenapa Surabaya hari ini masih bisa tegak berdiri ketika masih ada pemotongan terkait dengan TKD (Transfer ke Daerah), karena hadir pahlawan-pahlawan di Surabaya. Pahlawan-pahlawan orang tua asuh untuk putus sekolah, orang tua asuh stunting dan lain-lainnya," ujarnya.
Menurutnya, semangat tersebut juga terwujud melalui Kampung Pancasila yang mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk pendidikan.
"Selalu saya katakan bukan karena wali kotanya, bukan karena pemerintahnya, tapi karena warga Surabaya yang sadar dirinya pahlawan yang mau membantu orang lain. Itulah puncak kesejahteraan Surabaya melalui Kampung Pancasila," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat berinteraksi dengan siswa di kota setempat. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya FebrinaKusumawati menjelaskan penghargaan Adiwidya 2026 diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang memiliki perhatian dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan nonformal.
"Jadi beliau (Dirjen PNFI) dalam rangka pertemuan (FK PKBM) ke-VI tahun ini, memberikan apresiasi kepada daerah yang memang konsen terhadap pendidikan nonformal," ujar Febri.
Menurutnya, salah satu aspek yang menjadi perhatian FK PKBM Indonesia adalah kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket A, B, dan C. Program tersebut menjadi alternatif bagi warga yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal.
"Bagaimana kita selalu mempersuasif masalah pendidikan nonformal yaitu warga Surabaya yang memang bermasalah dengan fasilitas sekolahnya. Misal yang bersangkutan ada did something happen, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah," jelas Febri.
Febri memastikan, Pemkot Surabaya terus mendorong warga yang mengalami kendala dalam mengakses pendidikan formal agar tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat.
"Pak Wali selalu memberikan ruangan (fasilitas) itu kepada kita semua lewat kebijakan-kebijakan beliau. Salah satunya yaitu melanjutkan sekolah untuk jenjang sampai dengan SMA. Bahkan yang SMA pun didorong untuk kuliah," tutur Febri.
Untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan, kata dia, Pemkot Surabaya telah menyediakan 26 lokasi belajar yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat (KRISNA) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas publik yang dekat dengan lingkungan warga, mulai dari aula kecamatan hingga Balai RW. Sementara itu, PKBM menjadi alternatif layanan pendidikan nonformal yang dikelola berbasis masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, warga dapat mengikuti program kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
"Selain KRISNA dan PKBM, masyarakat juga dapat memanfaatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari layanan pendidikan nonformal. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal," katanya.(ADV)