Penetapan harga memperhatikan dinamika industri kelapa sawit, terutama perkembangan harga minyak sawit mentah
Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan harga tertinggi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi pekebun mitra sebesar Rp3.542,15 per kilogram untuk tanaman berumur 10–20 tahun pada periode pertama November 2026.
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel Suparmi di Banjarbaru, Minggu, mengatakan penetapan harga tersebut dilakukan melalui rapat Tim Penetapan Harga TBS dengan melibatkan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten sentra sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), PKASINDO, serta pimpinan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
“Penetapan harga memperhatikan dinamika industri kelapa sawit, terutama perkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), inti sawit (kernel), serta kebijakan mandatori biodiesel nasional yang turut memengaruhi pergerakan harga komoditas tersebut,” ujarnya.
Berdasarkan hasil perhitungan periode pertama November 2026, harga CPO ditetapkan sebesar Rp14.755,77 per kilogram, harga inti sawit Rp11.714,90 per kilogram, dan nilai indeks K sebesar 92,98 persen, dengan harga CPO mengalami kenaikan sementara indeks K dan harga inti sawit terkoreksi dibandingkan periode sebelumnya.
Rincian harga TBS berdasarkan umur tanaman meliputi usia tiga tahun Rp2.867,22 per kilogram, empat tahun Rp3.146,23, lima tahun Rp3.177,40, enam tahun Rp3.265,58, tujuh tahun Rp3.361,44, delapan tahun Rp3.374,44, sembilan tahun Rp3.384,28, serta usia 10–20 tahun Rp3.542,15 per kilogram.
Sementara itu, harga TBS untuk tanaman berusia 21 tahun ditetapkan Rp3.536,33 per kilogram, 22 tahun Rp3.453,37, 23 tahun Rp3.431,38, 24 tahun Rp3.364,91, 25 tahun Rp3.302,65, 26 tahun Rp3.176,20, 27 tahun Rp3.074,45, 28 tahun Rp2.936,08, 29 tahun Rp2.777,41, dan 30 tahun Rp2.599,82 per kilogram.
Pemprov Kalsel menegaskan penetapan harga TBS bukan sekadar agenda rutin, melainkan mekanisme untuk menjaga keseimbangan hubungan usaha antara perusahaan perkebunan dan pekebun mitra, sehingga proses perhitungan harus mengedepankan keterbukaan, keakuratan data, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap seluruh pihak menerapkan hasil penetapan harga secara konsisten agar pekebun memperoleh kepastian harga dalam memasarkan hasil panen, sekaligus menjaga hubungan kemitraan yang sehat antara pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan,” ujar Suparmi.