Pamekasan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah alokasi anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di SMA dan SMK serta SLB pada tahun ini.
Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru di berbagai sekolah swasta yang ada di Jawa Timur.
"Kalau Pemprov sudah melakukan hal yang demikian, maka para bupati dan wali kota di Jawa Timur wajib menerapkan hal yang sama," kata Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat menyampaikan sambutan pada acara Hari Ulang Tahun Ke-81 PGRI dan Peringatan Hari Guru Nasional 2026 yang digelar di Lapangan Bakorwil IV Pamekasan, Sabtu.
Dengan adanya tambahan anggaran sebesar itu, maka anggaran pendidikan pada Perubahan APBD (APBD-P) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 dialokasikan sebesar Rp9,53 triliun atau sekitar 31,93 persen dari total belanja daerah.
Menurut Emil, tambahan anggaran Rp1,3 triliun tersebut dialokasikan melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Dukungan ini, sambung dia, tidak hanya menyasar sekolah negeri, akan tetapi juga lembaga pendidikan swasta yang selama ini turut menanggung beban penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur.
Pemprov Jatim juga menyiapkan 80 ribu beasiswa bagi siswa SMA dan SMK swasta di seluruh Jawa Timur.
Program ini diharapkan mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan daya tampung maupun kemampuan ekonomi keluarga.
Menurut Emil, kebijakan memperkuat pendidikan tidak boleh berhenti pada jenjang SMA dan SMK. Pemerintah kabupaten dan kota juga harus mengambil langkah serupa untuk memperhatikan pendidikan SD, SMP, serta kesejahteraan guru PAUD.
HUT Ke-81 PGRI se-Jawa Timur dan Peringatan Hari Guru Nasional 2026 yang digelar di Pamekasan dihadiri 20.771 guru dan tenaga pendidik dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.