Pengajuan Perlindungan di Kasus Penyadapan Presiden Bertambah Jadi 8 Orang

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban () kembali menerima permohonan perlindungan dua saksi berkaitan dengan kasus dugaan terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan pihak yang mengajukan permohonan masih berstatus sebagai saksi.

"Intinya sudah ada penambahan dua dari enam (yang sebelumnya). Saksi (statusnya)" kata Fahrudin di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).

Wawan tidak menjelaskan secara rinci nama pihak yang mengajukan permohonan tersebut. Proses permohonan tersebut juga masih dalam proses penelaahan.

Permohonan perlindungan dua orang tersebut dilaporkan diterima pada hari Jumat (6/11/2026). Ia juga membenarkan ada yang turut mengajukan justice collaborator (JC).

"Oh hari Jumat lalu untuk siapa-siapanya itu belum. Ya masih dirahasiakan lah kita lihatin proses lebih lanjut ya. Ya satu di antaranya itulah (JC). Satu di antaranya itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua LPSK Achmadi, mengatakan masih menelaah permohonan perlindungan dari enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyadapan ini diduga dilakukan empat jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, penelahaan dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, hingga situasi khusus.

"Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban," jelas Achmadi dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, Achmadi menyebut LPSK juga membuka adanya saksi tambahan yang memohon perlindungan seiring perkembangan penanganan perkara. Menurutnya, pemberian perlindungan ini untuk pihak tersebut dengan pertimbangan tertentu.

"Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.

Dia menegaskan bahwa LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, termasuk tingkat ancaman, kerentanan para saksi, dan bentuk pelindungan yang dibutuhkan.