JAKARTA – Pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu perlu diikuti peningkatan kesejahteraan. Kepastian penghasilan, jaminan sosial, dan perlindungan kerja dinilai harus berjalan seiring dengan perubahan status kepegawaian.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Shintya Sandra Kusuma mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk penghargaan negara terhadap pengabdian tenaga pelayanan publik. Namun, perubahan status tidak boleh hanya bersifat administratif tanpa memberikan perbaikan terhadap kondisi pegawai.
“Jangan sampai setelah bertahun-tahun mengabdi, mereka hanya mendapatkan perubahan nama status tanpa perubahan kesejahteraan,” kata Shintya, Selasa (10/11/2026).
Ia meminta pemerintah memastikan jadwal pengangkatan berjalan jelas serta melakukan validasi data secara transparan dan adil. Langkah tersebut diperlukan agar tenaga honorer yang memenuhi kriteria tidak tertinggal dalam proses pengalihan status.
Selain kepastian administrasi dan pendataan, Shintya menyoroti kesiapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Menurut dia, pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu harus didukung kemampuan fiskal agar hak-hak pegawai dapat dipenuhi tepat waktu.
Ia mengatakan, Komisi II DPR akan mengawal kesiapan anggaran tersebut agar pelaksanaan kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru bagi pegawai. Kepastian status, pemenuhan hak, dan perlindungan kerja harus berjalan beriringan dalam peningkatan kesejahteraan PPPK.
“Perjuangan kita belum selesai. Kepastian status harus berjalan beriringan dengan kepastian kesejahteraan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan rencana pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah juga akan memberikan kesempatan kepada PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
“Setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu yang mencakup lintas profesi,” ujar Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).