JAKARTA — Pengawasan pasar modal Indonesia dinilai perlu beralih dari pendekatan reaktif menjadi sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak dini. Penguatan transparansi kepemilikan saham, koordinasi antarlembaga, serta pengawasan berbasis teknologi menjadi sejumlah langkah yang dinilai penting untuk melindungi investor dan menjaga kepercayaan terhadap pasar modal.
Pengamat kebijakan publik Universitas Muhammadiyah Makassar, Hafiz Elfiansya Parawu, menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) perlu menerapkan kinerja berbasis hasil atau outcome-based performance. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari jumlah regulasi yang diterbitkan maupun kegiatan rutin yang dilaksanakan.
"Jadi (OJK dan BEI) bukan sekadar mengukur tingkat keberhasilan dari jumlah regulasi yang diterbitkan atau rutinitas kegiatan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan. Keberhasilan OJK dan BEI jangan cuma diukur dari pertumbuhan IHSG dan kapitalisasi pasar," ujar Hafiz, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, pengawasan pasar modal tidak boleh hanya bergerak setelah pelanggaran terjadi. OJK dan BEI perlu memiliki kemampuan mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum menimbulkan kerugian bagi investor.
Salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah transparansi kepemilikan saham. Selain itu, koordinasi antara OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta aparat penegak hukum perlu ditingkatkan dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.
Hafiz juga menyoroti perlunya reformasi kualitas regulasi pasar modal. Menurut dia, penambahan aturan tidak akan cukup apabila tidak diikuti perubahan nyata dalam perilaku pelaku pasar dan efektivitas pengawasan.
Kualitas regulasi, lanjut dia, seharusnya tercermin dari menguatnya institusi pengawas, terjaminnya keadilan bagi pelaku pasar, serta meningkatnya kepercayaan investor. Karena itu, keterbukaan informasi dan perlakuan yang adil bagi investor harus menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola.
Pengawasan berbasis teknologi juga dinilai perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan otoritas dalam memantau aktivitas pasar dan mengidentifikasi potensi pelanggaran.
Dorongan pembenahan tersebut mengemuka di tengah perhatian terhadap evaluasi klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Lembaga penyedia indeks saham dan data analisis global tersebut sebelumnya mengusulkan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
MSCI dijadwalkan mengumumkan hasil final penilaian terhadap klasifikasi pasar modal Indonesia pada Juni 2027. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi oleh orang dalam, serta penegakan regulasi.
Hafiz menilai penguatan tata kelola perlu diarahkan pada hasil nyata, terutama dalam memastikan pasar modal berjalan transparan, adil, dan memberikan perlindungan bagi investor. Dengan demikian, kepercayaan terhadap pasar modal tidak hanya ditopang oleh pertumbuhan indeks dan kapitalisasi, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan integritas aktivitas perdagangan.