Pengkinian Data BSU 2026 Diperpanjang, Ini Cara Daftar dan Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Calon penerima Bantuan Subsidi Upah () 2026 masih memiliki kesempatan untuk memperbarui data kepesertaan dan . Pasalnya, batas waktu pengkinian data diperpanjang hingga 17 November 2026.

Perpanjangan ini memberikan kesempatan bagi pekerja yang belum melengkapi atau memperbaiki informasi agar data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kelengkapan data diperlukan untuk mendukung proses verifikasi calon penerima bantuan.

Dikutip dari akun instagram resmi BPJS Ketenagakerjaan, Minggu (15/11/2026), pengkinian data dapat dilakukan pekerja melalui laman resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Sementara itu, perusahaan melalui bagian sumber daya manusia (HRD) dapat memperbarui data pekerjanya melalui Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) di sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Meski demikian, pekerja perlu memahami bahwa pengkinian data tidak secara otomatis menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima BSU. Penetapan penerima tetap dilakukan berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pekerja yang masuk kategori calon penerima disarankan memanfaatkan perpanjangan waktu tersebut dan memastikan informasi pribadi maupun rekening yang tercatat sudah benar.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah kriteria calon penerima BSU. Berikut persyaratannya:

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).
4. Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan.
5. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Calon penerima juga perlu memastikan data yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan sudah lengkap. Informasi yang perlu diperbarui antara lain lokasi pekerjaan, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan nomor telepon.

Jika terdapat data yang belum lengkap, pemberi kerja atau HRD dapat melakukan pengkinian melalui menu Pengkinian Data BSU pada SIPP.

Pekerja juga dapat memantau informasi mengenai penerimaan BSU melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Pengecekan dapat dilakukan dengan mengakses laman bsu.kemnaker.go.id, kemudian memilih menu pengecekan penerima BSU. Setelah itu, pekerja memasukkan NIK sesuai KTP pada kolom yang tersedia dan mengikuti petunjuk untuk mengetahui informasi status penerimaan.

Namun, mekanisme pengecekan status penerima BSU 2026 masih menunggu pengumuman resmi dari Kemnaker. Oleh karena itu, pekerja perlu memantau pembaruan informasi secara berkala melalui situs tersebut.

Informasi mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pemberian BSU 2026 dapat dipelajari lebih lanjut melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.

Pekerja juga diimbau hanya mengakses kanal resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Hindari tautan yang tidak terverifikasi, terutama yang meminta data pribadi atau informasi rekening.

Perlu diingat, pengkinian data hanya menjadi bagian dari proses verifikasi. Kelengkapan informasi tidak serta-merta memastikan pekerja akan menerima BSU karena penetapan penerima tetap mengikuti ketentuan pemerintah.