Nasional

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Dampak Iuran Dana Cadangan Pesangon

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Dampak Iuran Dana Cadangan Pesangon

JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan rencana pembentukan lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) bukan sekadar penunjukan sebuah lembaga sebagai pengelola. Shinta menilai rancangan mekanisme tersebut harus memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan.

"Saat ini, perusahaan telah berkontribusi dalam berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ujar Shinta saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Shinta menyampaikan sejumlah perusahaan juga telah memiliki program dana pensiun melalui DPPK maupun DPLK. Ia menyebut kehadiran DCP perlu diharmonisasikan dengan seluruh mekanisme yang telah berjalan, termasuk memperjelas perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun.

"Pesangon memiliki karakteristik berbeda dari pensiun karena kebutuhan pembayarannya dapat timbul sewaktu-waktu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja," ucap Shinta.

Shinta mengatakan harmonisasi antara UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), regulasi jaminan sosial, dan UU Ketenagakerjaan menjadi kunci agar pengaturan DCP tidak menimbulkan tumpang tindih kewajiban maupun ketidaksinkronan antarskema pelindungan pekerja. Shinta menyampaikan dunia usaha juga memandang penting agar penentuan lembaga pengelola mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur yang sudah tersedia.

"Penggunaan infrastruktur program yang sudah berjalan perlu menjadi bagian dari evaluasi desain kebijakan, termasuk dari sisi efektivitas pengelolaan, efisiensi pembiayaan, dan akuntabilitas," lanjut Shinta.

Di sisi lain, apabila DCP nantinya mewajibkan perusahaan menyetorkan dana secara berkala kepada lembaga pengelola baru, dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan perlu dikaji secara mendalam. Shinta menyampaikan dampak tersebut juga tidak akan seragam antarsektor maupun antarperusahaan.

Shinta mengatakan kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan yang memadai. Dengan masih terbukanya penyusunan peraturan pelaksanaan, APINDO mendorong pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada, serta melibatkan seluruh pihak yang terdampak oleh kebijakan ini, termasuk dunia usaha, dalam pembahasan desain kebijakan secara substantif.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan semata pada penentuan lembaga yang akan ditunjuk sebagai pengelola," kata Shinta.