Enam orang ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen negara berupa surat izin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), hingga ijazah sekolah di Koja, Jakarta Utara (Jakut). Praktik ini sudah dilakukan berbulan-bulan.
"Melakukan kegiatan selama 3 (tiga) bulan tanpa hak membuat, mencetak, menerbitkan atau mendistribusikan KTP dan SIM yang dipesan oleh customer dari berbagai Provinsi di Indonesia," kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto, Senin (9/11/2026).
Dalam kasus ini, lima orang sudah ditangkap, yakni Rossy Kurniawan (RK), Farhandhito Fauzrial Dirantama (FFD), Royadi (R), Sandi Syahputra (SS), dan Yustinus Putut Wizanarko (YPW). Sementara seorang lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO) bernama Nanang.
Pelaku menawarkan jasa pemalsuan untuk seluruh Indonesia lewat media sosial (medsos). Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat informasi soal kegiatan mencurigakan di rumah RK.
Anggota Opsnal Polsek Koja yang dipimpin Ipda Ruswandi lalu mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Kampung Mangga, Jalan Syawal Raya, Gang Buntu II Nomor 82 RT 03 RW 03 Tugu Selatan, Koja, Jakut pada Minggu (8/11) pukul 00.11 WIB.
Peran 6 Tersangka
Di TKP tersebut, polisi menemukan 5 orang tersangka yang berperan sebagai editor hingga marketing (pencari pelanggan). Keempat tersangka berinisial RK, FFD, R, dan SS mengiklankan jasa pembuatan surat palsu lewat WhatsApp (WA) Bisnis yang terhubung ke media sosial (medsos) Facebook.
Pelaku kemudian mengedit menggunakan aplikasi dan hasilnya dicetak di kertas hingga dilaminating. Dokumen SIM, KTP, atau ijazah palsu tersebut lalu dikirim tersangka YPW menggunakan jasa pengiriman ke alamat pemesan.
Sindikat ini mematok tarif bervariasi tergantung jenis dokumen yang dipesan, mulai SIM C yang dijual seharga Rp 300.000, SIM A senilai Rp 600.000, SIM B1 Umum senilai Rp 1.100.000, SIM B2 Umum senilai Rp 1.400.000.
Polisi menyita barang bukti berupa 129 buah SIM diduga palsu, 12 buah KTP diduga palsu, 8 unit handphone (HP), 1 unit CPU, 2 unit printer, 1 unit keyboard, 2 buah alat pemotong kartu, 1 unit mesin laminating kartu, 2 unit mouse, 8 botol tinta printer warna, 1 rim PVC, dan 7 paket SIM atau KTP.
Tersangka RK berperan menyediakan tempat produksi dokumen palsu. RK bersama tersangka FFD, R, dan SS juga berperan mencari pelanggan hingga mengedit dan mencetak dokumen palsu.
Sementara tersangka YPW berperan mengirim dokumen palsu ke pemesan. Sedangkan DPO Nanang berperan menyediakan alat produksi berupa komputer, mesin cetak, dan alat pemotong kartu.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 96 atau Pasal 96A Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan/atau Pasal 391 ayat (1), UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.