MOSKOW — Konflik bersenjata, bencana alam dan akibat aktivitas manusia, krisis kemanusiaan, hingga migrasi massal dinilai membutuhkan koordinasi lintas negara yang lebih kuat dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Salah satu upaya yang diusulkan adalah membentuk organisasi independen untuk memperkuat kerja sama para pembela HAM di berbagai negara.
Sebanyak 74 pegiat HAM menandatangani deklarasi niat pembentukan Persatuan Pembela Independen Sedunia atau World Independent Defenders Union (WIDU) dalam Forum Ombudsman Internasional di Moskow. Forum tersebut merupakan bagian dari pertemuan tahunan Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance) dan dihadiri ombudsman serta pegiat HAM dari 70 negara.
Organisasi yang diusulkan itu akan dibangun berdasarkan prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional. WIDU dirancang menjadi wadah koordinasi bagi para pembela HAM, termasuk dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM massal dan situasi darurat kemanusiaan.
Para peserta forum menilai perlindungan hak atas kehidupan, martabat, dan kebebasan tidak semestinya dibatasi oleh batas negara maupun situasi politik. Karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang memungkinkan lembaga dan pegiat HAM dari berbagai negara berkoordinasi tanpa mengabaikan independensi masing-masing.
WIDU direncanakan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional (Moscow Principles of International Human Rights Cooperation). Dokumen tersebut memuat 23 ketentuan yang mencakup perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, serta kepatuhan terhadap supremasi hukum dan objektivitas.
Prinsip-prinsip tersebut juga dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga HAM sekaligus membuka ruang kerja sama di tengah perbedaan pandangan antarnegara.
Salah satu agenda utama persatuan tersebut adalah membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas. Dalam situasi pelanggaran HAM massal, para ombudsman dari berbagai negara diharapkan dapat menyusun standar bersama untuk merespons krisis.
Keanggotaan WIDU direncanakan terbuka bagi seluruh pembela HAM yang memiliki kesamaan nilai dengan organisasi tersebut.
Komisioner Hak Asasi Manusia Federasi Rusia, Yana Lantratova, mengatakan perlindungan HAM perlu dijalankan tanpa standar ganda. Menurut dia, hak setiap orang harus dihormati tanpa membedakan kebangsaan, agama, negara tempat tinggal, maupun keyakinan politik.
"Kita tidak boleh membiarkan standar ganda dalam perlindungan hak asasi manusia. Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal, atau keyakinan politik," kata Lantratova.
Dia mengatakan, pembentukan organisasi independen dapat menjadi ruang bagi negara-negara untuk mengoordinasikan keahlian dan upaya perlindungan HAM melalui berbagai bidang kerja.
"Kita semua harus menanggapi tantangan yang kita hadapi secara imparsial, jujur, dan adil. Kami mengusulkan untuk bersatu dalam sebuah lembaga independen, tempat berbagai negara yang memiliki keahlian kuat di bidang tertentu akan mengoordinasikan upaya seksi-seksi tematik dan memimpinnya," ujarnya.
Lantratova menyebut inisiatif tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah ombudsman yang mengikuti pertemuan bilateral. Beberapa di antaranya menyatakan keinginan untuk bergabung dalam persatuan tersebut.
"Saya senang bahwa dalam pertemuan bilateral dengan para ombudsman, banyak yang mendukung inisiatif ini dan menyatakan keinginan untuk bergabung. Pekerjaan ini kini dimulai," katanya.
Forum Ombudsman Internasional di Moskow diikuti lebih dari 450 peserta dari 70 negara. Para peserta berasal dari berbagai kawasan, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, dan Swiss.