JAKARTA – Perubahan pola cuaca meningkatkan risiko usaha tani, mulai dari curah hujan yang tidak menentu hingga kekeringan dan perubahan suhu. Menghadapi kondisi tersebut, PT Asuransi Jasindo (Persero) mengembangkan asuransi parametrik sebagai alternatif perlindungan bagi petani dari risiko iklim.
Asuransi parametrik merupakan skema perlindungan yang pembayaran manfaatnya didasarkan pada parameter atau indikator tertentu yang disepakati dalam polis, seperti curah hujan, suhu, dan kondisi cuaca lainnya. Pembayaran dilakukan ketika indikator tersebut mencapai ambang batas yang telah ditentukan.
Berbeda dengan asuransi konvensional yang umumnya mengacu pada penilaian kerugian aktual, asuransi parametrik memungkinkan pembayaran manfaat dilakukan berdasarkan terpenuhinya parameter risiko. Skema ini dinilai dapat menyederhanakan mekanisme pembayaran sekaligus menawarkan pendekatan perlindungan yang lebih adaptif terhadap risiko iklim.
Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, mengatakan pengembangan perlindungan pertanian perlu mempertimbangkan perubahan risiko yang dihadapi petani serta kebutuhan akan mekanisme asuransi yang mudah diakses.
“Perubahan pola cuaca membuat risiko yang dihadapi petani semakin beragam. Karena itu, perlindungan pertanian perlu dikembangkan agar mampu merespons risiko iklim, termasuk melalui skema asuransi parametrik,” kata Brellian, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, asuransi parametrik dikembangkan untuk memperkuat perlindungan kelompok tani dan koperasi pertanian dalam menghadapi risiko yang dapat mengganggu kegiatan produksi pangan. Skema tersebut diharapkan dapat memperluas akses perlindungan bagi petani dengan mekanisme pembayaran yang didasarkan pada indikator risiko yang telah disepakati.
Pengembangan skema tersebut turut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Mekanisme Akses, Agregasi Peserta dan Dukungan Pembiayaan Parametric Insurance” yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).
Dalam forum tersebut, Jasindo memaparkan pengalaman penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebagai salah satu referensi pengembangan perlindungan pertanian. Pembahasan juga mencakup penentuan parameter risiko, mekanisme kepesertaan, agregasi peserta melalui kelompok tani dan koperasi, serta dukungan pembiayaan.
Brellian menilai pengembangan perlindungan pertanian membutuhkan kolaborasi pemerintah, industri asuransi, dan kelembagaan petani. Sinergi tersebut diperlukan agar mekanisme perlindungan yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik risiko pertanian dan kebutuhan petani di lapangan.
“Pengembangan perlindungan pertanian tidak bisa dilakukan oleh industri asuransi sendiri. Diperlukan kolaborasi pemerintah, perusahaan asuransi, dan kelembagaan petani agar skema yang dikembangkan dapat menjangkau petani dan menjawab kebutuhan mereka,” katanya.