Sejumlah orang mengikuti aksi Women's March Jakarta di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi, mulai dari kesetaraan gender, penolakan pajak pembalut, hingga kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (7/11/2026), massa aksi tampak memadati ruas Jalan Medan Merdeka Selatan di depan gedung BSI Tower. Jalan tersebut pun ditutup.
Para peserta membawa poster dan spanduk berisi berbagai tuntutan. Sejumlah peserta juga terlihat berkumpul di sekitar mobil komando yang dilengkapi pengeras suara untuk menyampaikan orasi.
Dalam aksi tersebut, peserta menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan hak perempuan dan kelompok rentan. Salah satunya soal masyarakat Papua yang dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.
Selain itu, peserta aksi menolak rencana pengenaan pajak terhadap pembalut. Mereka menilai menstruasi merupakan kebutuhan biologis perempuan, bukan bagian dari gaya hidup.
 Aksi Women's March Jakarta digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus. Isu kesetaraan gender, penolakan pajak pembalut, hingga kritik MBG disuarakan massa (Belia/detikcom) |
"Kita berusaha menyuarakan bahwa stop memajaki sesuatu yang sudah menjadi haknya, karena menstruasi bukan gaya hidup," ujar salah satu peserta aksi, Alya (25).
Massa juga menyoroti keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Mereka menilai komposisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki.
Dalam kesempatan itu, mereka juga mendorong penerapan paritas gender dengan komposisi 50:50 antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan.
"Harusnya ditetapkan paritas, di mana 50-50 antara kuota gender perempuan dan laki-laki, karena pemerintah saat ini tidak menerapkan kesetaraan," tuturnya.
Mereka berharap perempuan dan anak tidak lagi diposisikan sebagai kelompok rentan serta mendapatkan perlindungan yang layak.
Tak hanya isu perempuan, peserta Women's March Jakarta turut menyuarakan penolakan terhadap program MBG. Mereka menilai anggaran program tersebut sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan pendidikan dan pembangunan nasional.
Alya menyinggung kasus keracunan yang disebut telah mencapai 50 ribu korban. Dia menilai program tersebut perlu dievaluasi dan bahkan dihentikan.
"MBG juga sebaiknya disetop karena baru jalan dua tahun, sudah 50.000 korbannya keracunan, bukan bergizi lagi," ucapnya.
Menurutnya, anggaran yang dialokasikan untuk program MBG dapat dimanfaatkan untuk sektor lain yang dinilai lebih mendesak, seperti pendidikan dan pembangunan nasional.
Pihaknya berharap pemerintah lebih terbuka dalam mengelola anggaran, terutama dana yang bersumber dari pajak masyarakat.
"Harapannya dana-dana atau pajak-pajak yang diperoleh dari rakyat bisa digunakan lebih bijaksana oleh pemerintah," tuturnya.