Politik

Pigai pastikan kasus TPKS di Kupang tetap diproses hukum

Pigai pastikan kasus TPKS di Kupang tetap diproses hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang diduga melibatkan Bupati Kupang yang merupakan kader partai besar tetap diproses hukum secara tegas tanpa pandang bulu.

Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, mengatakan penindakan tegas ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina partai.

Pernyataan tersebut disampaikannya untuk merespons keterkaitan dugaan kasus kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang yang juga merupakan kader Partai Gerindra.

"Jadi saya jawab ya. Yang partai besar tidak ada, Pak Prabowo sudah memerintahkan sekalipun kadernya bermasalah di proses hukum," kata Pigai.

Menurut Pigai, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga telah mengeluarkan pernyataan resmi agar kasus ini diproses secara tegas meskipun menyangkut seorang kader partai.

"Pemerintah memastikan penegakan hukum akan berjalan objektif apabila data, fakta, dan informasi di lapangan telah meyakinkan kebenaran dari perbuatan tersebut," ujarnya.

Ia menekankan, langkah ini diambil demi menjamin keadilan bagi korban sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menindak tegas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tanpa intervensi politik.

"Jadi kita jawab, bahwa tidak ada hubungan dengan partai, perbuatan individu akan diproses kalau terbukti data, fakta, informasi dapat meyakinkan bahwa tindakan dan perbuatan itu benar adanya pasti akan diproses hukum dan proses politik," tegas Pigai.

Sebelumnya, Polda NTT menyatakan sedang menyelidiki laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang YL setelah korban yang berusia 21 tahun melaporkan peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra di Kupang, Jumat (13/11), peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Informasi peristiwa kekerasan seksual tersebut masih terus didalami. Berdasarkan keterangan awal pelapor, peristiwa itu bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan.

Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.

Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan dijemput meninggalkan lokasi.

Polda NTT menangani laporan tersebut dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta memperhatikan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).