Jakarta (ANTARA) - Organisasi Perempuan Indonesia Maju (PIM) memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas pemberdayaan perempuan di Provinsi Maluku Utara (Malut).
"Pengembangan organisasi di daerah merupakan bagian dari komitmen PIM untuk memperluas jangkauan sekaligus mendorong pelaksanaan program pemberdayaan perempuan hingga ke tingkat kabupaten/kota," kata Ketua Umum DPP PIM Lana T. Koentjoro dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya saat mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PIM Provinsi Maluku Utara, pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PIM kabupaten/kota, serta pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Ia mengatakan bahwa sejak terbentuk pada 2019, PIM terus mengembangkan jaringan organisasi.
Saat ini PIM tercatat telah memiliki cabang di 28 provinsi dengan kepengurusan di hampir 100 kabupaten/kota.
Jaringan organisasi juga berkembang hingga sejumlah negara, antara lain Hong Kong, Korea Selatan, Dubai, Irlandia, Irlandia Utara, Belanda, Paris, dan Amerika Serikat.
Ia menegaskan bahwa PIM tidak dibentuk untuk bersaing dengan organisasi perempuan lain. Sebaliknya, kerja sama dan kolaborasi perlu dikedepankan karena setiap organisasi memiliki tujuan yang sejalan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan Indonesia.
"Mari kita jadikan PIM bukan sebagai pesaing bagi organisasi perempuan lainnya, tetapi sebagai mitra. Karena tujuan kita sama, yaitu memperkuat perempuan Indonesia agar semakin maju, mandiri, dan berdaya," kata Lana T. Koentjoro.
Sementara dalam sambutannya, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan pentingnya peran PIM sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan mendukung pembangunan di Maluku Utara.
"Kami berharap Perempuan Indonesia Maju semakin mandiri dan dapat menjadi mitra strategis, bahkan mitra terbaik bagi pemerintah daerah. Kami juga berharap terjalin kolaborasi dan kerja sama agar kita dapat bersama-sama membangun Maluku Utara," ujar Sarbin.
Ia juga menekankan bahwa kesempatan perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan tidak seharusnya dibatasi oleh persoalan gender. Perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkiprah di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, ekonomi, hingga kepemimpinan.