Itu kebijakan fraksi masing-masing. Kita di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya, sampai 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR di Jakarta untuk bersidang
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menanggapi isu larangan bagi anggota DPR bepergian ke luar Jakarta di tengah wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Itu kebijakan fraksi masing-masing. Kita di DPR ini kan sekarang masa sidang, ya, sampai 17 Desember. Karena masa sidang, memang diharapkan anggota DPR di Jakarta untuk bersidang,” kata Saan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut Saan, kebijakan mengenai anggota DPR yang bepergian ke luar Jakarta merupakan kewenangan masing-masing fraksi partai politik. Namun, ia tidak menampik bahwa anggota DPR diharapkan berada di Jakarta untuk mengikuti agenda persidangan.
Ia menjelaskan masa persidangan DPR telah kembali dibuka dan dijadwalkan berlangsung hingga 17 Desember 2026.
Sementara itu, pimpinan DPR telah menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi partai politik untuk membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam rapat tersebut, sedikitnya 120 anggota DPR menyampaikan usulan HMP yang diproyeksikan menjadi pintu masuk proses pemakzulan Gibran.
Para anggota DPR pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan SMA miliknya.
Sebanyak 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Saan mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga akan diteruskan ke rapat pimpinan DPR untuk dikaji lebih lanjut.
Selanjutnya, usulan HMP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).