Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi wacana soal badak Jawa dipindahkan dari Ujung Kulon, Banten, ke Alas Purwo, Jawa Timur. PKS meminta agar satwa langka dilindungi sesuai dengan habitatnya.
"Bukan hanya badak Jawa. Yang lainnya juga, ya. Kami sangat berharap agar seluruh elemen bangsa, apalagi pemerintah yang memiliki otoritas, untuk lebih sensitif lagi, untuk lebih peduli lagi, empati lagi dengan kondisi satwa kita," kata Sekjen PKS Muhammad Kholid dalam konferensi pers Rakernas PKS, di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Kholid mengatakan wacana pemindahan badak Jawa itu tak boleh tergesa-gesa. Dirinya meminta badak Jawa dilindungi pada habitat aslinya.
"Jadi wacana pemindahan itu tidak boleh tergesa-gesa dan kami meminta agar mereka, Badak Jawa dan seluruh satwa-satwa kita ini dilindungi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan habitat mereka," ucap dia.
"Jangan sampai upaya pemindahan itu justru mengancam mereka, seperti apa yang terjadi pada Badak Jawa yang namanya Musofa," tuturnya.
Kholid mengatakan, akan meminta Komisi IV DPR untuk mengambil tindak lanjut. Dirinya akan meminta Komisi IV DPR untuk memastikan ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni agar pemindahan badak Jawa tidak dilakukan.
"Terkait badak, kita akan perintahkan, meminta kepada komisi terkait, Komisi IV, ya, untuk memastikan Menteri Kehutanan tidak mengizinkan untuk pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan tidak akan memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, sebelum ada kajian ilmiah lengkap yang membuktikan kesiapan kawasan tersebut sebagai habitat baru. Ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, air, kubangan, ruang jelajah, serta jaminan keamanan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhamad Hidayat, mengatakan Alas Purwo saat ini masih sebatas kawasan potensial yang perlu dikaji lebih mendalam. Pemerintah tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru yang justru membahayakan kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
"Keselamatan setiap individu badak jawa menjadi prioritas. Tidak akan ada pemindahan sebelum kajian ilmiah memastikan ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, dan keamanan habitat. Semua harus terbukti layak berdasarkan rekomendasi para ahli," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).
Diketahui, wacana soal relokasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, mencuat karena alasan potensi bencana. Salah satunya ialah potensi erupsi Gunung Anak Krakatau.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah," ujar Hashim Djojohadikusumo dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11).
Hashim menjelaskan rencana relokasi badak Jawa akan dibiayai melalui skema pendanaan konservasi. Dia optimistis akan ada lembaga donor maupun investor yang tertarik mendukung proyek tersebut.
"Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak Jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali," ujarnya.