Politik

PLTS Disiapkan untuk Gerakkan Ekonomi Desa

PLTS Disiapkan untuk Gerakkan Ekonomi Desa

JAKARTA – Program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses listrik. Pemanfaatan energi surya juga dapat mendukung kegiatan ekonomi di desa dan pulau terpencil.

Pemanfaatan energi surya untuk kegiatan produktif pedesaan menjadi fokus forum yang digelar Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan Tenggara Strategics dalam Forum Inovasi Berkelanjutan di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) pada 10 November 2026.

Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Baru dan Terbarukan PT PLN Rahmat Nichol Fauzan mengatakan, lebih dari 10 ribu desa masih perlu mendapat akses listrik. PLN akan memperluas jaringan menggunakan PLTS yang dilengkapi baterai di desa-desa yang sulit dijangkau. Dalam program terpisah, PLN berencana menggunakan teknologi serupa untuk menggantikan pembangkit diesel yang mahal di 741 lokasi yang sudah berlistrik guna mengurangi subsidi.

Kepala Pembiayaan Iklim Sektor Swasta Asian Development Bank (ADB) Mischa Lentz mencontohkan pemanfaatan listrik surya untuk membantu nelayan menjaga mutu hasil tangkapan. Melalui program Sun2Sea, ADB dan Global Energy Alliance for People and Planet berencana memanfaatkan listrik dari PLTS untuk pembuatan es dan penyimpanan ikan di komunitas pesisir.

Wakil Ketua AESI Anggita Pradipta mengusulkan skema solar as a service, yakni pengembang memasang dan merawat PLTS. Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dapat menyediakan lahan, mengoordinasikan layanan bagi warga dan pelaku usaha, serta membantu pemeliharaan pembangkit.

“Pengguna membayar sesuai pemakaian dengan tarif yang disepakati sejak awal,” kata Anggita pada Kamis (19/11/2026).

Kepala Eksekutif Renewable Energy Council Asia Pacific John Grimes mengatakan kapasitas PLTS dan baterai perlu disesuaikan dengan kebutuhan usaha setempat agar biaya listrik dapat ditanggung dalam jangka panjang.

Kajian AESI menunjukkan pentingnya pemetaan kebutuhan listrik di setiap desa. Wakil Ketua AESI Bidang Riset dan Teknologi I Made Aditya Suryawidya menyebut biaya pembangkitan dari PLTS di desa perikanan diperkirakan sekitar 29 sen dolar AS per kilowatt-jam (kWh), lebih rendah dibandingkan dengan 41 sen dolar AS per kWh di desa yang hanya mengandalkan permintaan listrik rumah tangga.

“Pembuatan es dan penyimpanan ikan menambah permintaan listrik yang relatif stabil,” ujar Aditya.

Untuk menguji pendekatan tersebut, AESI menyiapkan proyek percontohan PLTS bersama koperasi di Desa Kutamanah, kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Proyek itu akan membantu menilai bagaimana kebutuhan listrik usaha perikanan dapat menjadi dasar penentuan kapasitas dan pengelolaan PLTS di tingkat desa.

Selain kebutuhan listrik, ketersediaan lahan turut menentukan rancangan PLTS di pulau kecil. Di desa yang belum berlistrik maupun pulau yang masih bergantung pada diesel, pengembangan PLTS perlu disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan usaha setempat.

Aditya mengatakan kebutuhan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kapasitas pembangkit. Sementara itu, pembiayaan dan perawatan perlu disiapkan bersama masyarakat sejak awal agar pasokan listrik tetap andal dalam jangka panjang.

“Dengan pendekatan ini, program 100 GWp dapat memperluas akses listrik, mengurangi ketergantungan pada diesel, dan memberi warga kepastian pasokan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan,” ucap Aditya.