Dalam tahun ini, jumlah perkara yang kami tangani di Polda Kaltara maupun jajaran Polres di wilayah hukum Polda Kaltara ada 18 laporan polisi dengan jumlah korban yang berhasil kami selamatkan dan cegah keberangkatannya sebanyak 108 orang
Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Utara mengungkap 18 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menyelamatkan 108 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia selama Januari-November 2026.
“Dalam tahun ini, jumlah perkara yang kami tangani di Polda Kaltara maupun jajaran Polres di wilayah hukum Polda Kaltara ada 18 laporan polisi dengan jumlah korban yang berhasil kami selamatkan dan cegah keberangkatannya sebanyak 108 orang,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltara Kombes Pol. Yudhistira Midyahwan dalam konferensi pers di Gedung C Polda Kaltara, Jumat.
Dari 18 perkara tersebut, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Berdasarkan data penegakan hukum, tercatat 17 perekrut, delapan penyalur, serta 10 pihak yang berkaitan dengan penempatan PMI.
Yudhistira merinci, dua perkara masih dalam tahap penyelidikan, delapan perkara dalam tahap penyidikan, dan delapan perkara lainnya telah dinyatakan lengkap atau P21.
“Dua tersangka yang kami tampilkan ini masih dalam proses penyidikan, sedangkan yang lainnya sudah ada yang berkekuatan hukum tetap, bahkan ada yang dalam tahap persidangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan modus operandi jaringan tersebut adalah memberangkatkan warga negara Indonesia (WNI) secara ilegal ke Malaysia dengan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran berbeda.
Ada pihak yang bertugas membiayai keberangkatan, mencari pekerjaan di Malaysia, serta merekrut calon pekerja dari berbagai daerah di Indonesia dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri.
Polisi mencegah keberangkatan para calon pekerja migran di pelabuhan maupun ketika mereka dalam perjalanan menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi.
Para calon korban berasal dari sejumlah daerah, antara lain Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Mereka dijanjikan pekerjaan di perusahaan maupun perkebunan di Malaysia.
Yudhistira mengatakan penanganan TPPO menjadi perhatian pemerintah sehingga Polda Kaltara terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap jaringan perekrutan pekerja migran ilegal.
Ia mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak disertai prosedur dan dokumen resmi.
“Kalau berangkatnya saja sudah tidak resmi atau ilegal, hak-hak pekerja dan hak asasi manusianya tidak akan terjamin. Mereka berpotensi diperlakukan semena-mena di sana,” katanya.
Sementara itu, para calon korban yang berhasil diselamatkan telah diserahkan kepada Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara untuk menjalani proses pemulangan ke daerah masing-masing.