Politik

Polda NTT jadwalkan periksa Bupati Kupang soal kekerasan seksual

Polda NTT jadwalkan periksa Bupati Kupang soal kekerasan seksual

Kupang (ANTARA) - Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA dan PPO) Polda NTT menjadwalkan untuk memeriksa Bupati Kupang YL dalam dugaan kasus kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi RWM (21) pada Rabu (18/11) besok.

"Kami jadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor pada Rabu besok di Mapolda," kata Direktur PPA dan PPO NTT Kombes Pol Nova Irene Surentu di Kupang , Rabu pagi.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh YL terhadap seorang mahasiswi di rumah jabatan Bupati Kupang.

Dugaan kekerasan seksual itu terjadi saat dua orang wanita berinisial EK dan LS mengantar RWM ke rumah jabatan Bupati Kupang untuk mendapatkan pekerjaan. Namun ketika RWM berada di rumah jabatan itu peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi.

Nova mengatakan surat pemanggilan terhadap Bupati Kupang telah dilakukan pada Selasa (17/11) dengan harapan agar Bupati Kupang dapat mendatangi Polda NTT untuk diperiksa.

Sementara itu, kata Nova, dua orang saksi EK dan LS yang sempat dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (16/11) namun sampai Selasa (17/11) ini belum memenuhi panggilan sehingga dijadwalkan kembali untuk memenuhi panggilan pada Rabu (18/11).

"Menurut kuasa hukumnya, besok baru mereka datang ke Polda untuk jalani pemeriksaan," ujar dia.

Nova juga menyampaikan hingga Senin (16/11) penyidik kepolisian sudah memeriksa enam orang saksi, termasuk korban RWM dan kedua orang tua korban.

Terkait perkembangan kasus tersebut, berdasarkan hasil olah tempat kejadian peristiwa (TKP) pada Senin (16/11) penyidik menemukan sepotong celana yang sempat digunakan oleh korban.

Sebelumnya, Kepala Polda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto memastikan penyelidikan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang YL dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya pada kesempatan ini memohon kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk ikut memantau perkembangan penyidikan ini sampai prosesnya selesai," ujarnya.

Reza juga mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memberikan dukungan terhadap penanganan kasus tersebut.

Menurut ia, Habiburokhman meminta agar penyelidikan kasus yang menyeret Bupati Kupang YL itu dilakukan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Iya benar, saya sudah dihubungi. Beliau memberikan dukungan kepada Polda NTT untuk memproses kasus tersebut secara profesional dan akuntabel," katanya.