REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 menempuh jalur hukum atas insiden perusakan sekitar 4.500 tanaman teh di kawasan Perkebunan Malabar, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tindakan perusakan teh yang terjadi berulang kali itu dinilai melanggar ketentuan pengelolaan lahan yang berada dalam hak guna usaha (HGU) perusahaan.
"Dalam proses ini jelas-jelas PTPN merupakan bagian dari negara. Kami diberikan hak untuk menjaga dan melestarikan kawasan berdasarkan HGU yang ketentuannya diatur dalam peraturan presiden maupun ketentuan Kementerian BUMN," kata Kepala Bagian Hukum PTPN I Regional 2 Herman Darmawan saat dikonfirmasi, Senin (2/11/2026).
Pihaknya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat PTPN merupakan bagian dari badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki kewajiban menjaga kawasan perkebunan berdasarkan hak pengelolaan yang dimiliki. Menurut Herman, berdasarkan informasi awal yang diterima perusahaan, pihak yang diduga melakukan perusakan bukan berasal dari warga asli Malabar, melainkan masyarakat dari luar kawasan tersebut. Selain perusakan, pekerja PTPN juga diduga menjadi korban penganiayaan.
Herman menyebutkan dugaan perusakan tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan lahan untuk kepentingan tertentu. Meskipun, kata dia, kawasan yang menjadi objek permasalahan masih tercatat sebagai aset pengelolaan PTPN.
Sementara itu, Wulan Nuryanti, koordinator pengurus perkebunan Blok Pahlawan, mengatakan kerusakan tanaman teh tidak hanya terjadi dalam peristiwa terbaru, tetapi juga berlangsung di sejumlah titik perkebunan. Wulan menjelaskan, dia bersama warga terlibat dalam pemeliharaan tanaman teh melalui program revitalisasi yang didukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya menjaga lingkungan dan mengurangi risiko bencana.
"Kerja sama revitalisasi tersebut mencakup areal seluas 186 hektare, tetapi hingga kini tanaman teh yang berhasil ditanam kembali baru sekitar 16 hektare karena sebagian lahan yang sebelumnya disiapkan untuk penanaman kembali digarap untuk pertanian hortikultura," ungkap Wulan.
Ia mengaitkan kekhawatiran warga terhadap perubahan fungsi lahan dengan kejadian banjir lumpur pada awal Desember 2025 yang menerjang tujuh kampung di Desa Margamulya dan Desa Pangalengan. Selain ancaman banjir, warga juga menghadapi persoalan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau 2026.
Wulan mengatakan sebagian masyarakat bahkan harus menunggu hingga tengah malam untuk menampung air bagi kebutuhan rumah tangga karena sumber air digunakan untuk berbagai aktivitas, termasuk penyiraman tanaman. Karena itu, dia menegaskan warga setempat mendukung pengembalian kawasan perkebunan menjadi tanaman teh karena khawatir perubahan penggunaan lahan berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
"Kami ingin Pangalengan kembali lagi ke Pangalengan yang dulu, asri, sejuk, segar, tidak kekurangan air, dan tidak ada banjir lumpur," ujarnya.
Wulan berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan kepastian penanganan persoalan alih fungsi lahan agar masyarakat tidak terus menghadapi konflik antarsesama warga maupun dampak lingkungan.