Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh besar lainnya. Selain pidana penyadapan dan illegal access, Polri juga akan mengusut Sigit cs dengan dugaan tindak pidana makar.
"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access dan/atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi (LP) terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Suyudi mengatakan Polri saat ini telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pidana makar yang dilakukan oleh Sigit cs. Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.
"Hingga saat ini dugaan perbuatan dan/atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," katanya.
"Oleh karena itu, temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," lanjutnya.
Untuk mendalami dugaan pidana makar tersebut, Kapolri mengatakan penyelidikan difokuskan pada beberapa hal.
"Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," jelasnya.
Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Atas perbuatannya itu, Sigit cs dijerat dengan Pasal sejumlah pasal yang sesuai dengan karakteristik perbuatan dan peran masing-masing tersangka.
Perkara Penyadapan
Terkait dugaan penyadapan, Sigit dkk dijerat dengan Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun," katanya.
Perkara Penghilangan Data Elektronik
Selanjutnya, terkait dugaan penghilangan data elektronik, Sigit cs dijerat dengan Pasal 48 junto Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun," imbuhnya.
Dugaan Akses Ilegal
Sigit Cs juga dijerat atas dugaan akses ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 Ayat (1) dan/atau Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 atau 7 tahun sesuai ketentuan yang dipersangkakan.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana antara lain dengan menyalahgunakan kekuasaan," imbuhnya.
Suyudi menegaskan bahwa penerapan seluruh pasal tersebut tetap didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban masing-masing tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lihat juga Video: Polri Terbitkan LP Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo