Agenda raker adalah meminta penjelasan Kapolri terkait tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat menggelar Rapat Kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)
Agenda raker adalah meminta penjelasan Kapolri terkait tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)
Agenda berikutnya adalah meminta penjelasan Kapolri terkait tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception). (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Habiburokhman dimulai pukul 08.30 WIB. (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)
"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP (Listyo Sigit Prabowo) yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Di depan pimpinan dan anggota komisi III DPR, Suyudi menjelaskan perkara tersebut bermula pada periode 2025 hingga 2026. (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)
Saat itu, Irjen AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt. Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik. Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa berkaitan dengan prosedur penegakan hukum. (CNBC Indonesia/ Faisal Rahman)