Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan konsolidasi belanja barang dan jasa pemerintah melalui satu badan berpotensi menghemat anggaran hingga 40 persen atau sekitar Rp480 triliun.
"Kalau nanti kita belanja satu badan, tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan, kita bisa menghemat mungkin 40 persen yang dilaporkan LKPP," kata Prabowo saat berpidato pada puncak peringatan HUT Ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam.
Prabowo menjelaskan angka itu berasal dari laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut laporan tersebut, sepertiga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) digunakan untuk belanja barang dan jasa, dan 40 persen dari belanja itu hangus.
Dengan belanja barang dan jasa sekitar Rp1.200 triliun, nilai yang hangus mencapai Rp480 triliun atau hampir 30 miliar dolar AS.
Kepala Negara mengatakan pemborosan itu terjadi karena setiap daerah melakukan pengadaan secara terpisah sehingga satu jenis barang yang sama bisa memiliki 15 harga berbeda.
"Setiap provinsi butuh bus. Setiap provinsi butuh pemadam kebakaran, tapi masing-masing belanja sendiri," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan hal serupa terjadi pada pengadaan komputer di kabupaten serta obat-obatan di rumah sakit, yang dibeli sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi dengan harga yang bisa berbeda.
Presiden menambahkan temuan itu dapat menjatuhkan moral, tetapi sekaligus memberi harapan karena persoalannya terletak pada manajemen. Presiden mengajak seluruh partai politik kompak mendukung efisiensi belanja negara.
"Mungkin tidak segera, tapi kalau kita tidak berusaha, 30 miliar dolar hilang. Rp480 triliun, hanya dari belanja kita sendiri. Belum lagi kebocoran-kebocoran lain," tuturnya.
Prabowo juga menyinggung kesimpulan sejumlah ekonom bahwa sekitar 30 persen kekayaan Indonesia bocor, yang menurutnya berarti 30 persen APBN ikut bocor.
Rencana konsolidasi pengadaan sebelumnya disampaikan Prabowo dalam Pidato Nota Keuangan 2027 pada medio Agustus lalu.
Saat itu, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa dan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.
Dalam pidato tersebut, Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.
Jika diterapkan secara disiplin, efisiensi ditargetkan mencapai 30 persen atau sekitar Rp360 triliun per tahun.