Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan agar hasil tambang dalam negeri minimal 70%-nya bisa dinikmati negara. Hal itu termasuk juga penguasaan saham pertambangannya.
Tak ayal, Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan hal itulah yang didorong Prabowo untuk bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, beberapa waktu lalu.
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukan modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, penguasaan alat produksi itu menjadi penting karena merupakan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tuturnya.
Prabowo mencatat, sudah bertahun-tahun kekayaan negara hanya dikeruk oleh investor asing, tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia.
"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya Warga Negara Indonesia.' Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.
Lantas sebenarnya berapa besar pendapatan negara bukan pajak (PNBP) khususnya di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) selama 5 tahun terakhir?
Berdasarkan catatan laporan kinerja Kementerian ESDM setiap tahunnya, berikut detail PNBP sektor minerba dari tahun 2021 hingga 2025:
2021: Rp 75,16 triliun (target Rp 39,1 triliun)
2022: Rp 183,4 triliun (target Rp 101,8 triliun)
2023: Rp 173 triliun (target Rp 146,07 triliun)
2024: Rp 140,4 triliun (target Rp 113,5 triliun)
2025: Rp 135,1 triliun (target Rp 124,7 triliun)
Meski tercatat selalu melampaui target yang ditentukan setiap tahunnya, PNBP sektor minerba terlihat cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Untuk tahun 2026 ini, target PNBP sektor minerba ditargetkan bisa tembus hingga Rp 160-165 triliun. Hal itu sempat diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, kerja sama dunia usaha dan pemerintah telah mendorong penambahan pendapatan negara dari sektor pertambangan secara konsisten.
"PNBP kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp 130 triliun sekian, kurang lebih Rp 130 sampai Rp 135 triliun dan sekarang per 1 Oktober sudah mencapai tembus di angka Rp 141 triliun. Kita targetkan nanti di 2026 akhir itu bisa mencapai Rp 160-165 triliun," jelasnya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, beberapa waktu yang lalu.
Pertumbuhan setoran penerimaan negara tersebut didorong oleh penerapan kebijakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand) dunia.
[Gambas:Video CNBC]