Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membenahi sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam Indonesia dikelola untuk kepentingan bangsa dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
"Yang dikerjakan oleh pembantu-pembantu saya semua ini, yang kita kerjakan adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo dalam acara Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu.
Prabowo mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan telah menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain selama berabad-abad. Namun, dia menyoroti pengelolaan kekayaan tersebut yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia.
Menurut dia, sebagian kekayaan alam Indonesia justru dibawa ke luar negeri, sementara hasil pengelolaannya tidak sepenuhnya kembali dan dinikmati oleh masyarakat di dalam negeri.
Prabowo mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan kekayaan nasional mengalir ke luar negeri dan menegaskan pemerintah harus memperbaiki berbagai penyimpangan dalam pengelolaannya.
Dia menekankan pembenahan ekonomi nasional harus kembali berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
"Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang," ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan pengelolaan pertambangan memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Dia menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) harus dinikmati negara.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu untuk memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan negara.
"Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," tegas Prabowo.
Presiden mengatakan pembenahan sistem ekonomi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan untuk menyelamatkan kekayaan nasional, mengurangi kemiskinan, dan memastikan seluruh rakyat dapat menikmati hasil pembangunan.