Denpasar (ANTARA) - Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali membongkar praktik eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur dengan modus dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa pelayanan booking online (BO).
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Komisaris Besar Polisi Stevy Frits Pattiasina mengatakan lima kasus tersebut ditangani melalui lima laporan polisi yang tersebar di Ditreskrimum Polda Bali dan empat polres jajaran.
"Dalam pelaksanaan KRYD Gakkum TPPO dan PMI ini, kami melakukan penyelidikan serta penindakan secara serentak di wilayah hukum Polda Bali. Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil diungkap lima laporan polisi dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut," kata Stevy saat konferensi pers di lobi Ditreskrimum Polda Bali, Denpasar, Jumat.
Pengungkapan tersebut merupakan bagian dari operasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia (PMI) yang berhasil diungkap Polda Bali bersama Polres jajaran selama pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sembilan orang terduga pelaku, terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan. Sementara korbannya, 11 orang terdiri atas tujuh anak di bawah umur dan empat orang dewasa.
Pengungkapan dilakukan Ditreskrimum Polda Bali bersama Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Gianyar, dan Polres Jembrana.
Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah modus operandi, di antaranya praktik prostitusi dengan memanfaatkan aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa pelayanan BO.
Selain itu, ditemukan juga dugaan mempekerjakan anak di bawah umur sebagai lady companion (LC) atau pemandu lagu yang disertai eksploitasi seksual.
Khusus perkara yang ditangani Ditreskrimum Polda Bali, penyidik telah menetapkan dan menahan tiga orang terduga pelaku yang diduga berperan sebagai mucikari atau operator, masing-masing berinisial AY, AN, dan JP.
Stevy menegaskan penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap para korban.
Polda Bali telah melakukan langkah pendampingan dan penampungan sebagai bagian dari proses pemulihan serta reintegrasi sosial.
"Kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap para pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kondisi para korban. Khusus korban yang masih di bawah umur, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan proses pendampingan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," katanya.
Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Bali Ajun Komisaris Besar Polisi Rahmawaty Ismail menjelaskan dalam perkara tersebut, terdapat lima orang korban, terdiri dari dua anak di bawah umur dan tiga orang dewasa. Seluruh korban diketahui berasal dari luar Bali.
"Untuk yang di polda itu sebenarnya mereka sudah tahu kalau akan dipekerjakan sebagai pekerja seksual," ujar Rahmawaty.
Menurutnya, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, anggota operasional Ditreskrimum melakukan penyelidikan di sebuah lokasi di Denpasar.
Petugas kemudian menemukan adanya aktivitas prostitusi yang menggunakan aplikasi layanan pijat sebagai sarana menawarkan jasa.
Saat dilakukan penindakan di sebuah hotel di wilayah Denpasar, polisi mendapati pelaku dan korban yang diduga sedang menjalankan aktivitas tersebut.
Rahmawaty mengungkapkan para korban direkrut melalui jaringan pertemanan.
Salah seorang korban yang saling mengenal dengan korban lainnya kemudian memperoleh informasi mengenai tawaran pekerjaan.
Mereka selanjutnya dihubungi oleh pihak yang diduga merekrut dan mendapatkan pembiayaan perjalanan dari tempat tinggal masing-masing menuju Bali.
Setibanya di Bali, para korban dikumpulkan di sebuah penginapan sebelum menjalankan aktivitas prostitusi. Polisi masih mendalami berapa lama praktik tersebut telah berlangsung.
"Motivasi mereka yang pasti pertama terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi," jelas Rahmawaty.
Ia menambahkan lokasi operasional para pelaku diduga berpindah-pindah sehingga tidak menetap di satu tempat. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dalam pengungkapan lima kasus tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai Rp3.680.000, tujuh KTP, satu unit iPad, 21 telepon genggam, empat kotak kondom belum terpakai, empat kondom bekas pakai, empat handuk, dua seprai, empat sarung bantal, dua buku nota pembayaran, dua DVR CCTV, satu buku pemandu lagu, satu botol baby oil, satu lembar tisu bekas pakai, satu sepeda motor, serta sejumlah barang lainnya.
Atas perbuatannya, para terduga pelaku dipersangkakan dengan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 455, Pasal 420, Pasal 421, dan Pasal 407 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 88 juncto Pasal 76i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Polda Bali masih melakukan pengembangan untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan perdagangan orang maupun pelaku tambahan dalam perkara tersebut.