Politik

Pramono Ancam Tindak Perusahaan yang Tak Terapkan UMP Jakarta 2027

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Belia/detikcom)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sesuai ketentuan. Dia menyebut kebijakan UMP yang telah ditetapkan merupakan jalan tengah bagi kepentingan buruh dan pengusaha.

Hal itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan JLNT Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026). Pramono mengatakan dirinya memahami keputusan penetapan UMP tidak akan sepenuhnya memuaskan semua pihak, baik kalangan buruh maupun pengusaha.

"Begitu saya sudah mengeluarkan pergub mengenai UMP, saya tahu bahwa UMP ini pasti kesepakatan nggak akan pernah bisa bulat. Apakah itu dari buruh, apakah itu juga dari pengusaha," kata Pramono.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang moderat dan rasional. Dia berharap besaran UMP tersebut dapat diterima oleh seluruh pihak.

"Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang moderat, rasional yang bisa diterima oleh semuanya dan juga yang memenuhi aspek KLH-nya," ujarnya.

Pramono menegaskan perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan UMP Jakarta 2027 akan mendapat tindakan dari Pemprov DKI Jakarta.

"Maka dengan demikian, menurut kami, itu sudah hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka ya Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu," tegasnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan UMP Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1% atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.