Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebaskan iuran selama enam bulan bagi para pedagang yang terdampak relokasi dalam penataan kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan tersebut berlaku bagi pedagang sayur maupun pedagang lainnya yang harus berpindah ke lokasi baru.
Hal tersebut disampaikan Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026). Dia mengatakan penataan kawasan tersebut harus segera dituntaskan.
"Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama 6 bulan," kata Pramono.
Pramono mengatakan penataan Pasar Kramat Jati merupakan persoalan lama yang telah berlangsung lebih dari 60 tahun. Karena itu, dia berharap upaya penataan kali ini bisa menjadi penyelesaian menyeluruh agar kawasan pasar lebih tertib dan teratur.
Dia meminta jajarannya mengedepankan pendekatan humanis dalam proses relokasi. Pemerintah juga diminta membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada para pedagang.
"Untuk penanganan kali ini benar-benar humanis, membuka ruang dialog yang terbuka seluas-luasnya," ujarnya.
Meski demikian, Pramono menegaskan para pedagang tetap harus bersedia pindah ke lokasi yang telah disiapkan pemerintah. Dia mengatakan keputusan penataan kawasan tersebut sudah ditetapkan.
"Prinsipnya, esensinya, saya sudah memutuskan semuanya harus masuk ke dalam dan harus pindah untuk membuat Kramat Jati menjadi lebih baik," imbuhnya.
Pramono mengungkapkan masih terdapat sejumlah pedagang sayur yang belum menyelesaikan proses relokasi. Dia pun meminta jajarannya segera menuntaskan pemindahan tersebut karena lokasi baru untuk menampung para pedagang telah tersedia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap penataan tersebut dapat membuat kawasan Pasar Kramat Jati lebih tertib tanpa mengabaikan kepentingan para pedagang yang selama ini beraktivitas di lokasi tersebut.