Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan pertimbangan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Dia mengambil jalan tengah untuk menjembatani perbedaan usulan antara unsur buruh dan pengusaha dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Pramono mengatakan, masing-masing unsur Dewan Pengupahan memiliki usulan nilai alfa berbeda sebagai komponen penghitungan kenaikan UMP. Pemprov DKI, kemudian menentukan nilai alfa yang dinilai dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.
“Masing-masing tentunya mengusulkan alfanya sebagai komponen dari perhitungan itu berbeda di awal dan Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Dia mengakui, penetapan nilai alfa tersebut tidak serta-merta membuat seluruh pihak menyetujui keputusan pemerintah. Namun, menurut dia, besaran yang ditetapkan merupakan jalan tengah yang dapat dikomunikasikan dalam proses pembahasan.
“Dan alhamdulillah begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti enggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” ujarnya.
Besaran Kenaikan UMP DKI 2027
Adapun UMP DKI 2027 sebesar Rp 6.136.941 ini naik Rp 407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 5.729.876.
Pramono menjelaskan penetapan UMP 2027 telah melalui pembahasan di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang berlangsung selama tiga hari. Proses tersebut melibatkan unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
“Terus terang, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Namun, Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” jelasnya.
Dia menegaskan, penetapan UMP DKI Jakarta 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
“Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian dari tripartit antara buruh dan pengusaha tentunya kami berpegang teguh pada aturan main yang ada,” ucap dia.
Kebijakan penetapan UMP, lanjut Pramono, juga mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jakarta.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” tandas Pramono.