Politik

PSI Dinilai Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, Demokrat Bilang Begini

PSI Dinilai Bukan Lagi Koalisi Pemerintah, Demokrat Bilang Begini
Jakarta -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Herman Khaeron menyikapi pernyataan Waketum PKB Jazilul Fawaid yang menyebut PSI bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah. Herman Khaeron mengatakan keputusan tersebut sejatinya ada pada pimpinan koalisi, yakni Partai Gerindra.

"Terkait status apakah PSI masih dalam koalisi atau di luar koalisi sangat ditentukan oleh peran PSI dalam mendukung pemerintahan ini dan tentu keputusan apakah di luar dan di dalam koalisi tergantung pimpinan koalisi. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin koalisi, yaitu pimpinan Partai Gerindra," kata Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Herman Khaeron lantas berbicara soal Presiden Prabowo Subianto yang diharuskan oleh konstitusi untuk mengirim dua nama calon wakil presiden ke MPR usai Gibran Rakabuming Raka mundur. Ia menyebut sejauh ini partai politik di koalisi pemerintah belum ada agenda pertemuan dengan Prabowo.

"Sepulang beliau dari LN (luar negeri), belum ada jadwal. Namun MPR RI telah menetapkan tanggal 25 Nov 2026 adalah batas waktu untuk mengusulkan 2 nama cawapres," ujar dia.

"(Demokrat) sesuai apa yang telah disampaikan Ketum AHY," tambah dia.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid menyoroti posisi PSI usai Gibran Rakabuming mundur dari Wakil Presiden dan tiga kadernya di kabinet memutuskan keluar dari partai. Jazilul menduga PSI sudah tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

"Kalau sudah tidak ada di kabinet dugaan saya mungkin sudah tidak koalisi," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Diketahui, tiga kader PSI di kabinet yang dimaksud ialah Menteri Kehutanan sekaligus eks Sekjen PSI, Raja Juli Antoni; Wamendukbangga sekaligus anggota Dewan Pembina PSI, Isyana Bagoes Oka; serta Wamenbud sekaligus anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha. Ketiganya mundur di hari yang sama pada 9 November lalu.

Pernyataan PSI

Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanggapi pernyataan PKB yang menyebut PSI bukan lagi bagian dari koalisi pemerintah karena tidak memiliki kader di kabinet. Grace mengatakan posisi koalisi merupakan keputusan partai, bukan individu.

"Koalisi itu kan keputusan partai, bukan orang per orang," kata Grace kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Grace memastikan PSI tetap menjadi bagian dari koalisi pemerintah meski saat ini tak ada kader di kabinet. Dia mengatakan PSI masih berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Iya (masih di koalisi pemerintah dan dukung Prabowo)," ujarnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman. Dia menegaskan PSI tetap mendukung program-program Prabowo meski tak ada kader di kabinet.

"PSI tetap mendukung Presiden Prabowo Subianto dan program-programnya yang prorakyat," tuturnya.