JAKARTA -- Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Gibran akan tetap menerima fasilitas uang pensiun hingga pengamanan dari Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) lantaran mundur secara terhormat, bukan dimakzulkan oleh MPR.
Berdasakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, mantan Wakil Presiden yang mundur secara terhormat berhak menerima uang pensiun pokok seumur hidup sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya.
Diketahui, gaji pokok wakil presiden saat ini adalah Rp20.160.000 per bulan. Angka itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Negara juga memberikan tunjangan istri atau suami sebesar 10 persen dari pensiun pokok, yakni senilai Rp2.016.000 per bulan. Fasilitas lainnya, tunjangan anak sebesar 2 persen dari pensiun pokok, yakni Rp403.200 per bulan untuk setiap anak dengan batas maksimal dua anak dengan syarat belum bekerja, belum menikah, di bawah 25 tahun.
UU 7/1978 juga menyatakan, seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya di dalam maupun di luar negeri ditanggung sepenuhnya oleh negara. Negara juga membiayai penuh pengeluaran operasional rumah tangga mantan Wakil Presiden yang mencakup seluruh biaya pemakaian air, listrik, dan telepon setiap bulannya.
Mantan Wakil Presiden berhak diberikan hak milik atas satu buah bangunan rumah kediaman yang layak dari negara beserta seluruh kelengkapannya. Negara menyediakan fasilitas satu unit kendaraan roda empat milik negara yang telah dilengkapi dengan pengemudinya untuk mobilitas sehari-hari.
Gibran dan istri juga akan menerima fasilitas pengamanan terbatas dan seumur hidup dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di mana seluruh biaya operasionalnya dibebankan pada APBN. Hal itu termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara.