Jakarta, CNBC Indonesia - Parlemen Yaman menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan kelompok Houthi sebagai organisasi teroris. Aturan tersebut juga mengkriminalisasi aktivitas, pendanaan, dan pasokan senjata kepada kelompok yang menguasai sebagian wilayah Yaman itu, dengan ancaman hukuman hingga mati untuk pelanggaran tertentu.
Melansir Middle East Monitor, Selasa (17/11/2026), persetujuan diberikan secara bulat melalui pemungutan suara dalam konferensi video pada Senin, setelah melalui dua hari pembahasan. Kantor berita pemerintah Yaman, Saba, melaporkan RUU tersebut kini diserahkan kepada Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Rashad al-Alimi untuk mendapatkan pengesahan.
RUU yang terdiri dari 55 pasal dalam sembilan bab itu mencakup seluruh struktur Houthi, mulai dari sayap politik, militer, hingga organisasi sipilnya. Sejumlah pelanggaran yang diatur meliputi perebutan lembaga negara, pengepungan dan kelaparan kota, serangan terhadap warga sipil serta pelayaran internasional, penanaman ranjau, perekrutan anak-anak, penculikan, dan penghilangan paksa.
Untuk pelanggaran tertentu, aturan tersebut menetapkan ancaman hukuman hingga hukuman mati. RUU itu juga mengatur pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang berkaitan dengan Houthi, termasuk kerja sama peradilan internasional serta pertukaran bukti untuk mendukung proses hukum.
Parlemen menyebut pengesahan RUU tersebut sebagai "tugas nasional dan konstitusional". Para legislator juga mendesak negara-negara lain mengambil tindakan untuk menghentikan pendanaan dan pasokan senjata kepada Houthi serta membantu melindungi jalur pelayaran internasional. Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada tanggapan langsung dari kelompok Houthi.
Sebelumnya, kabinet Yaman telah menyetujui rancangan aturan tersebut pada 11 Oktober sebelum menyerahkannya kepada parlemen. Pengesahan RUU berlangsung di tengah kembali meningkatnya pertempuran sejak Juli, setelah periode relatif tenang menyusul gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada April 2022.
Konflik Yaman telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa dan sejumlah wilayah lain pada September 2014, sebelum koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan intervensi militer pada Maret 2015 untuk mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional.
[Gambas:Video CNBC]