Liputan6.com, Jakarta - Minimum Provinsi () 2027 mengalami kenaikan sebesar 7,79 persen menjadi Rp 3.285.152,48. Dengan penyesuaian tersebut, upah minimum di provinsi ini bertambah Rp 237.418,48 dibandingkan besaran yang berlaku pada 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Agus Nompitu mengatakan, keputusan kenaikan UMP tersebut telah disepakati bersama Dewan Pengupahan setelah melalui pembahasan selama dua hari. Penetapan itu juga telah mendapatkan persetujuan Gubernur Lampung.
"Untuk Provinsi Lampung kemarin, kami bersama Dewan Pengupahan setelah melaksanakan rapat selama dua hari, dan telah menyelesaikan terkait penentuan upah minimum provinsi. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Lampung," ujar Agus dikutip dari Antara, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, persentase kenaikan UMP Lampung 2027 ditetapkan sebesar 7,79 persen dari upah minimum tahun sebelumnya.
"Jadi untuk Lampung sudah selesai, dan kenaikannya secara persentase sebesar 7,79 persen dari upah minimum provinsi tahun 2026 dengan nominal kenaikannya sebesar Rp237.418,48," katanya.
Dengan tambahan tersebut, UMP Lampung yang sebelumnya sebesar Rp 3.047.734 pada 2026 kini menjadi Rp 3.285.152,48 untuk 2027.
Dasar Perhitungan
Agus menjelaskan, penetapan UMP Lampung 2027 menggunakan nilai alfa sebesar 0,8. Keputusan tersebut telah disetujui gubernur dan akan diumumkan kepada publik setelah seluruh proses administrasi selesai.
"Penetapan upah minimum provinsi tersebut mengacu kepada nilai alfa sebesar 0,8. Ini sudah disetujui oleh Gubernur Lampung dan akan dipublikasikan setelah selesai proses administrasi," ucap dia.
Menurut Agus, UMP berfungsi sebagai jaring pengaman atau safety net bagi pekerja. Karena itu, seluruh perusahaan di Provinsi Lampung nantinya wajib mematuhi ketentuan upah minimum tersebut.
Namun, ketentuan UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara itu, perusahaan harus menerapkan struktur dan skala upah bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun.
"Upah minimum provinsi ini berlaku untuk pekerja di bawah satu tahun. Jadi untuk yang di atas satu tahun, maka nanti harus menetapkan struktur upah dan skala upah. Ini dikecualikan untuk usaha mikro kecil," ujar Agus.