Politik

Respons Dasco Soal Namanya Digadang-gadang Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Respons Dasco Soal Namanya Digadang-gadang Jadi Cawapres Pengganti Gibran

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi kekosongan jabatan setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Dasco menyampaikan hal tersebut saat dimintai tanggapan mengenai munculnya sejumlah dukungan, termasuk dirinya.

Dasco mengatakan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam undang-undang. Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon yang nantinya diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

"Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang bahwa calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR. Oleh karena itu, mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu hingga 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan tenggat tersebut telah disepakati dalam rapat gabungan MPR yang membahas perubahan jadwal sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

"Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Gibran dijadwalkan tiba untuk mengantarkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Gibran dijadwalkan tiba untuk mengantarkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres. - (Republika/Prayogi)

Disinggung apakah boleh Prabowo mengajukan satu nama saja, Muzani menegaskan, Presiden harus mengajukan dua nama cawapres. Di mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Namanya harus dua, sesuai dengan Undang-Undang Dasar," katanya.

Di sisi lain, MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Pelantikan Wakil Presiden terpilih yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026 kini diundur menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat gabungan yang diikuti seluruh pimpinan fraksi MPR, kelompok DPD, serta pimpinan MPR. Menurut Muzani, perubahan jadwal itu menindaklanjuti surat Presiden Prabowo Subianto yang meminta penyesuaian waktu pelaksanaan sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden.

"Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026 hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden dan sekaligus pelantikan—pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Muzani menjelaskan, sebelumnya MPR telah menetapkan jadwal sidang paripurna pada 2 Desember 2026. Dengan jadwal tersebut, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 18 November 2026.

Namun, Presiden membutuhkan waktu untuk melakukan komunikasi dan meminta pertimbangan berbagai pihak sebelum mengajukan nama calon Wakil Presiden.

"Akan tetapi, jadwal kegiatan Presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan—dua nama calon Wakil Presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan," katanya.