Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Ketiga proyek tersebut berada di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan Belitung Timur.
Peluncuran dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan di paviliun Indonesia, Selasa (18/11/2026). Peluncuran turut dihadiri langsung Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono.
Diaz mengatakan salah satu proyek berada di Kalimantan Utara dengan luas mencapai 43 ribu hektare. Proyek tersebut merupakan bagian dari program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang mendapatkan pendanaan dari Bank Dunia dengan dukungan donor Denmark.
"Yang pertama di Kalimantan Utara, ini pendanaan dari M4CR, dari World Bank, donornya Denmark, dapat dana sekitar 4 juta (USD). Ini sudah termasuk capacity building dan proyeknya sendiri dan lain sebagainya," kata Diaz.
Diaz memperkirakan proyek mangrove di Kalimantan Utara tersebut berpotensi menghasilkan kompensasi karbon atau carbon offset hingga 5,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2). Penghitungan kredit karbon proyek ini menggunakan skema Verra.
"Akan meng-offset 5,5 juta ton per tahun dengan skemanya vera," katanya.
Sementara itu, dua proyek karbon biru lainnya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masing-masing berada di kawasan Pantura Jawa dengan luas sekitar 81 ribu hektare dan Belitung Timur seluas 14 ribu hektare.
Diaz mengatakan proyek di Belitung Timur memiliki karakteristik berbeda karena tidak hanya mencakup ekosistem mangrove, tetapi juga padang lamun.
"Dan Belitung Timur ini bukan hanya mangrove, tapi juga mangrove dan padang lamun. Ini jadi sampel yang bagus sekali," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti mengatakan proyek M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan sekitar 3,5 tahun. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses untuk masuk ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Menurut Nani, pengembangan proyek karbon biru tidak hanya berorientasi pada potensi ekonomi dari perdagangan karbon, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
"Jadi memang awalnya kami menyadari bahwa mangrove sangat penting untuk Indonesia tapi yang paling penting adalah komunitas dan masyarakat di pesisir," kata Nani.
Dia menyebut hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang diperoleh melalui karbon biru akan dikembalikan kepada masyarakat.
Di sisi lain, KKP telah meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan perdagangan karbon biru.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara mengatakan nilai ekonomi karbon pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pemulihan ekosistem dan menjadi salah satu solusi menghadapi perubahan iklim.
"Penyelenggaraan nilai ekonomi karbon tujuan utamanya adalah pengembalian ekosistem lingkungan, tujuan utamanya supaya bisa jadi solusi perubahan iklim. Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," kata Koswara.