Penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube berbahasa Indonesia oleh Google pada kuartal III 2026 dinilai menjadi sinyal meningkatnya ancaman operasi pengaruh digital atau influence operations terhadap masyarakat Indonesia.
Operasi pengaruh tidak sekadar berkaitan dengan aktivitas buzzer atau penyebaran informasi di media sosial. Praktik tersebut dapat berkembang menjadi instrumen manipulasi opini publik, perang psikologis, hingga ancaman terhadap keamanan nasional.
Pakar keamanan siber Ardi Sutedja menilai pengungkapan Google melalui publikasi Influence Operations Bulletin kuartal III 2026 pada 30 Oktober 2026 harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, operasi pengaruh merupakan istilah yang memiliki kaitan historis dengan praktik intelijen, spionase, dan perang psikologis.
"Pengungkapan ini menegaskan bahwa ruang siber sipil kita telah bermutasi menjadi medan pertempuran kognitif terbuka, di mana nalar sehat dan keselamatan psikologis masyarakat dijadikan komoditas sekaligus sasaran tembak," tulis Ardi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, operasi pengaruh pada era digital tidak lagi hanya mengandalkan agen rahasia atau metode propaganda konvensional. Praktik tersebut kini dapat dilakukan melalui jaringan akun palsu, otomasi, hingga perusahaan atau agensi yang menyediakan jasa kampanye disinformasi.
Menurut Ardi, kombinasi algoritma rekomendasi dan ribuan identitas digital palsu dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi tertentu secara terkoordinasi. Tujuannya membentuk persepsi seolah-olah suatu pandangan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.
Kondisi tersebut membuat konten digital tidak lagi sekadar menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat dipersenjatai untuk memengaruhi cara masyarakat berpikir dan mengambil keputusan.
Ardi menilai dampak operasi pengaruh tidak berhenti pada penyebaran informasi menyesatkan. Aktivitas tersebut juga berpotensi memicu polarisasi masyarakat, perundungan terkoordinasi, hingga membungkam suara kritis melalui tekanan psikologis.
Ia pun mengingatkan praktik manipulasi opini yang terus berlangsung dapat melemahkan kemampuan masyarakat dalam membedakan informasi yang benar dan rekayasa.
Lebih jauh, Ardi menilai ekosistem digital yang dipenuhi industri fabrikasi opini dapat membuka celah bagi operasi intelijen asing untuk memengaruhi stabilitas dalam negeri.
"Ekosistem digital domestik yang membiarkan industri fabrikasi opini tumbuh subur demi keuntungan politik taktis sejatinya sedang membuka pintu gerbang bagi operasi spionase dan pengaruh asing," ungkapnya.
Disampaikan Ardi, pihak asing tidak harus mengerahkan personel secara langsung untuk memengaruhi situasi di Indonesia. Mereka dapat memanfaatkan jaringan perantara komersial atau mengeksploitasi polarisasi yang sudah terbentuk di dalam negeri.
Oleh karena itu, persoalan operasi pengaruh perlu dilihat sebagai bagian dari tantangan kedaulatan informasi dan keamanan nasional, bukan semata-mata urusan moderasi konten perusahaan teknologi.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Ardi mengusulkan sejumlah langkah yang melibatkan pemerintah, platform digital, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
Pertama, membentuk komite independen yang bertugas mengaudit transparansi platform digital. Lembaga ini diusulkan melibatkan pakar keamanan siber, akademisi, masyarakat sipil, dan Dewan Pers untuk memeriksa transparansi algoritma serta penindakan terhadap jaringan akun anorganik.
Kedua, menyusun regulasi transparansi pengaruh asing yang mengatur kewajiban registrasi dan keterbukaan aliran dana bagi entitas atau agensi yang mengelola kampanye opini publik berskala besar. Ardi menilai kerangka hukum tersebut dapat mengadopsi pendekatan seperti Foreign Agents Registration Act (FARA) di Amerika Serikat.
Ketiga, membongkar pasar gelap jasa disinformasi dengan menelusuri aliran pendanaan operasi pengaruh. Aparat penegak hukum dan otoritas pengawas keuangan dinilai perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang berada di balik industri manipulasi opini.
Keempat, meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi literasi pertahanan kognitif. Masyarakat tidak hanya perlu memahami penggunaan teknologi, tetapi juga cara kerja algoritma, eksploitasi emosi, dan teknik manipulasi informasi.
Ardi menegaskan, pertahanan nasional di era digital tidak cukup hanya berfokus pada batas wilayah geografis maupun infrastruktur data. Perlindungan terhadap pola pikir dan kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi juga menjadi bagian penting dari kedaulatan negara.