Politik

RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Komisi III DPR Terima Kasih ke Dasco

RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Komisi III DPR Terima Kasih ke Dasco
Jakarta -

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. RUU ini, kata dia, menjadi buah penantian rakyat selama 18 tahun lamanya.

"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang telah mengawal ketat proses legislasi RUU tersebut. Dia bercerita Dasco telah meminta Komisi III DPR untuk bergerak cepat memproses RUU itu sejak tahun lalu.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Bahkan, sebut Habiburokhman, Dasco juga meminta Komisi III DPR tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di tengah masa reses.

"Beliau meminta kami tetap melaksakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.

Diketahui, nasib pembahasan RUU Perampasan Aset segera memasuki babak baru. Rancangan aturan itu telah disepakati dibawa ke paripurna.

Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11) menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Seluruh fraksi menyatakan setuju RUU tersebut dibawa ke paripurna untuk disahkan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath dan Dede Indra Permana. Sementara itu, dari pihak pemerintah hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, Wamenkum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kemenkeu dan KemenPAN-RB.

Pemerintah pun menyetujui RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke paripurna DPR. Pemerintah menilai perampasan aset menjadi bagian penting dalam menghadapi tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

Hal itu disampaikan Wamenkum Eddy Hiariej dalam rapat tersebut. Eddy mengatakan pemerintah mengapresiasi proses pembahasan RUU tersebut.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.