Ekonomi

RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Akhir, Target Paripurna 19 November

RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Akhir, Target Paripurna 19 November

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus bergulir di DPR RI. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan optimistis beleid tersebut dapat diselesaikan paling lambat pada 15 Desember 2026, meskipun masih harus melewati sejumlah tahapan legislasi.

Hinca mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset kini telah memasuki tahap Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin), setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan materi pada pekan lalu.

Menurutnya, proses tersebut menunjukkan pembahasan RUU Perampasan Aset masih berjalan sesuai mekanisme dan target yang telah disepakati DPR bersama pemerintah.

"Jadi kalau saya ditanya, Anda yakin? Yakin. Percaya saja, tapi jangan berhenti netizen untuk mengkritisi dan mengingatkan. Itu penting supaya kita semua in-line di jalurnya," ujar Hinca kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari situs DPR, Rabu (18/11/2026).

Hinca menjelaskan, Timus dan Timsin bertugas merumuskan serta menyinkronkan hasil pembahasan Panja ke dalam norma dan pasal-pasal RUU. Tahapan ini mencakup penyempurnaan rumusan hingga aspek teknis penulisan ketentuan dalam undang-undang.

"Timus itu Tim Perumus dari hasil diskusi tadi. Timsin, Tim Sinkronisasi, sudah langsung ke norma-norma, ke pasal-pasal, pasalnya, ayatnya, tulisannya, titik-komanya, begitu," jelasnya.

Setelah Timus dan Timsin menyelesaikan tugasnya, hasil pembahasan akan dilaporkan kembali kepada Panja. Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan memasuki pengambilan keputusan tingkat I.

Pada tahap tersebut, fraksi-fraksi di DPR dan pemerintah akan menyampaikan sikap masing-masing terhadap RUU sebelum dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR.

Hinca memperkirakan rangkaian tahapan tersebut masih memungkinkan diselesaikan pada November 2026. Bahkan, Rapat Paripurna pada 19 November menjadi salah satu opsi untuk membawa RUU Perampasan Aset ke tahap pengesahan, apabila seluruh proses sebelumnya telah rampung.

Namun, jika belum memungkinkan, RUU tersebut masih dapat dibawa ke agenda paripurna berikutnya.

"Masih di tenggang waktu November. Sementara kesepakatan politik antara pimpinan DPR dengan masyarakat paling lambat 15 Desember," ungkapnya.

Hinca juga merespons keraguan masyarakat yang khawatir pembahasan RUU Perampasan Aset kembali molor hingga tahun depan. Ia menegaskan pengawasan publik justru dibutuhkan agar DPR dan pemerintah konsisten menyelesaikan pembahasan sesuai jadwal.

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif DPR yang pembahasannya dilakukan bersama pemerintah. Pada tahap awal, delapan fraksi telah menyatukan draf RUU untuk kemudian dibahas bersama pemerintah.

Materi pembahasan selanjutnya dikelompokkan berdasarkan substansi yang telah disepakati, hal-hal yang masih memiliki perbedaan pandangan, serta persoalan redaksional.

Ia memastikan agenda lain yang melibatkan anggota Komisi III DPR tidak akan menghambat proses pembahasan RUU tersebut.

Hinca pun meminta masyarakat tidak berhenti mengkritisi dan mengawal perkembangan legislasi hingga RUU Perampasan Aset benar-benar selesai dibahas.

"Undang-Undang Perampasan Aset saya meyakini, kawan-kawan meyakini, dan percayalah, tepat waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNBC]